Kepala Sekolah Penyeleweng BOS Harus Disanksi
Tgl: 29/08/2012 13:24 Reporter: Ahmad Yani

KBRN, Mataram : Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan sanksi tegas kepada para kepala sekolah yang tidak melaksanakan instruksi Gubernur NTB tentang transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penerapan sanksi itu perlu dilakukan, menyusul masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap indikasi penyelewengan dana operasional dari APBN tersebut.

Seperti diketahui, instruksi gubernur NTB tentang pengelolaan bantuan operasional sekolah sudah dikeluarkan sejak Maret 2012 lalu. Namun sejauh ini instruksi tersebut terkesan diabaikan oleh pihak sekolah dasar didaerah ini.

Padahal, instruksi tersebut bertujuan untuk membangun budaya transparansi dilingkungan sekolah dan merubah paradigma pendidikan yang selama ini cenderung tertutup mengenai pengelolaan anggaran, menjadi penuh kejujuran.

Menurut Fadhil, warga Sandik, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana BOS disekolah. Selain itu memberikan sanksi tegas bagi kepala sekolah yang lalai dalam menjalankan juklak dan juknis dana BOS,  serta instruksi gubernur NTB tentang transparansi pengelolaan dana operasional dari APBN tersebut.

“Pasalnya, selama ini para orangtua siswa dan murid hanya bisa berharap dan berdoa agar ada transparansi terhadap pengelolaan dana untuk sekolah, baik yang bersumber dari wali murid maupun pemerintah seperti BOS,” ujarnya.

Ia menyatakan, dalam instruksi gubernur tersebut menekankan agar seluruh sekolah menempelkan di papan pengumuman sekolah tentang anggaran dan rencana anggaran belanja BOS setiap triwulan dan mengumumkan setiap Senin pada saat upacara bendera.

Gubernur juga meminta agar sekolah memberikan pelayanan informasi kepada siswa dan masyarakat serta orang-orang yang berkepentingan lainnya yang membutuhkan informasi tentang penggunaan dana BOS secara transparan, akuntabel, partisipatif, jujur dan amanah serta bertanggungjawab.

“Saya pikir hampir sebagian besar sekolah belum menerapkan instruksi tersebut, kalau seperti itu masak tidak ada sanksi dari pak gubernur. Kalau gak ada sanksi percuma dong ada instruksi,” ungkapnya.

Selain itu, instruksi gubernur NTB juga sudah diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS tahun anggaran 2012. (A.Yani/DS/WDA)


Audio


Komentar Anda:

copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional