BERITA AKTUAL Indeks

EDITORIAL

Rekening Gendut Aiptu Labora Sitorus

KBRN, Jakarta: Kasus rekening gendut oknum kepolisian kembali mencuat.  Kali ini Rekening gendut tersebut, disebut sebut, seorang anggota Polisi bernama AIPTU Labora Sitorus yang bertugas di Polres Sorong.  Rrekening gendut tersebut diberitakan mencapai Rp1,5 Trilyun.


Ada ungkapan demikian bagi pejabat instansi vertical pemerintahan yang akan ditempatkan di daerah.  Bila anda ingin kedudukan, karir dan situasi nyaman, maka berharaplah mendapat penempatan tugas di Jawa atau Sumatera.  Namun, bila anda suka uang dan kekayaan, maka berharaplah dapat penugasan di Indonesia bagian Timur, khususnya Papua. 


Ungkapan tersebut untuk menunjukkan bahwa bertugas di Indonesia bagian Timur, seperti Papua dan Papua Barat, memang memiliki tantangan tersendiri, baik tantangan kerena kondisi alama, lingkungan, fasilitas, dan akses yang jauh dari pusat pemerintahan di Jawa. 


Namun di balik itu semua, ternyata bertugas di Papua dan Papua Barat memiliki potensi tersendiri, khususnya soal asset dan kekayaan.  Apa yang terjadi pada seorang anggota Polisi AIPTU Labobar Sitorus, adalah satu dari sekian banyak gambaran dugaan pejabat di Papua dan Papua Barat . 


Kasus ini dikaitkan dengan adanya dugaan kepemilikan seribu ton BBM dan Ratusan Kontainer Kayu yang diduga ilegal.  Transaksi keuangannya sangat mencengangkan.  Angkanya mencapai seribu lima ratus miliar rupiah.   Ibaratnya, kalau uang gaji bulanan sebagai anggota Polisi ditabung saja dan tidak digunakan untuk keperluan lain, maka, hingga pension menjadi anggota Polisi pun tidak mungkin akan mencapai angka seribu lima ratus miliar rupiah. Namun, AIPTU Labora Sitorus membantah adanya rekening hingga 1500 miliar.  


Karena itu, walau kasusnya masih praduga tidak bersalah, namun kasus ini harus ditangani secara benar. Tidak ada asap tanpa Api, kata orang bijak. Biasanya pun ada jaringan yang merangkaikannya.   Selain oknum anggota Polisi tersebut, sebelumnya sejumlah Pegawai Negeri Sipil di Papua Barat juga diindikasikan memiliki aliran dana yang mencengangkan.  Hal itu sempat menjadi sorotan sejumlah LSM di wilayah tersebut. 


Baru-baru ini, Ketua KPK Abraham Samad juga menyatakan akan menjadikan wilayah Papua sebagai target KPK.  Diberitakan, ada 7 kasus yang terindikasi Korupsi terkait Otsus di Papua.  Menyimak kondisi tersebut, tentu sangat memprihatinkan terkait kondisi di Papua dan Papua Barat. 


Pada satu sisi rakyat Papua hidup dalam keterbatasan, pada sisi lain ada kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan pada sudut yang lain, ternyata kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum polisi, PNS, dan pengusaha hitam untuk mengambil kekayaan yang ada di bumi Papua. 


Kemungkinan ada ketidakberesan dalam tata pemerintahan di Papua dan Papua Barat.  Apa kerja Kementerian Dalam negeri, BPK, KPK, Kejaksaan dan Inspektorat serta lembaga pengawas lainnya di Papua..? Jangan jangan….?.. Tapi sekali lagi, asasnya adalah Praduga tidak bersalah atau Presumption of innocent. (Widhie K)



RRI Bandung | RRI Banjarmasin | RRI Denpasar | RRI Jakarta | RRI Jayapura | RRI Makassar | RRI Manado
RRI Medan | RRI Palembang | RRI Pekan Baru | RRI Semarang | RRI Surabaya | RRI Yogyakarta
Pusdatin | Pengumuman


copyright© 2012 Radio Republik Indonesia - Kantor Berita Radio Nasional