• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

KEPULAUAN NIAS

Selama Ini, Banyak Nelayan Kecil Mengeluh Harus Pergi Mengurus Perizinan Kapal Ke Ibukota Provinsi

27 November
11:11 2018
0 Votes (0)

Gunungsitoli, KBRN: Jika sebelumnya, berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014,  kewenangan pemberian izin kapal dengan ukuran 5 gross ton ke atas, ada di pemerintah provinsi, ditandai dengan dikeluarkannya surat izin usaha dari pihak propinsi, sehingga dengan kondisi demikian menyebabkan selama Ini, banyak nelayan kecil yang mengeluh harus pergi mengurus perizinan kapal ke ibukota provinsi.

“Di kota Gunungsitoli juga terdapat kapal dengan kapasitas di bawah 5 GT sehingga pemberian izin kapal hanya dapat ditempuh dengan mengeluarkan surat tanda pencatatan kapal oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Aliran Telaumbanua selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli, Selasa (27/11/2018).

Menyikapi hal tersebut, menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli, dengan diberlakukannya desentralisasi perizinan, maka pemilik kapal di bawah 10 GT, tidak perlu lagi datang ke ibu kota provinsi, melainkan pengurusannya bisa dilakukan didaerah dengan dikeluarkannya surat tanda pencatatan kapal.

“Penertiban pemberian izin kapal tersebut penting dilakukan mengingat perlunya meningkatkan kepatuhan para pemilik usaha dan pemilik kapal perikanan,”pungkasnya. (IDA)

  • Tentang Penulis

    Ida Rahmi Telaumbanua

    Reporter RRI Gunungsitoli<br />

  • Tentang Editor

    Ida Rahmi Telaumbanua

    Reporter RRI Gunungsitoli<br />

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00