• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

HUKUM

Inilah Kesimpulan FGD Implikasi Peredaran Minuman Beralkohol

1 August
12:14 2018
1 Votes (5)

KBRN, Gunungsitoli: Focus Group Discucion (FGD) tentang Implikasi Peredaran Minuman Beralkohol yang diprakarsai oleh Polres Nias, akhirnya mendapatkan hasil dengan sejumlah kesimpulan. 

Pada kesempatan itu, Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.IK, M.H, membacakan langsung sebelas kesimpulan dari hasil FGD yang dimulai pada pukul 10.00 Wib dan berakhir pada pukul 16.20 Wib pada Selasa (31/07/2018). 

Adapun hasil atau kesimpulan FGD tentang Implikasi peredaran minuman beralkohol adalah:
1. Peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Nias untuk dapat diterbitkan. 
2. Tuo Nifaro bukanlah bagian dari adat masyarakat Nias, yang menjadi bagian dari adat di masyarakat Nias adalah Tuo Mbanua. 
3. Tuo Nifaro juga dapat menjadi salah satu oleh-oleh khas Nias, jika Tuo Nifaro dipatenkan, diberi label dapat menjadi salah satu PAD Nias. 
4. Pemerintah Kota Gunungsitoli bersedia mendukung jika ada pengajuan dari pihak DPRD dan pihak lain untuk dibuatkan Perda tentang penertiban Tuo Nifaro. 
5. Kejahatan di Kepulauan Nias kebanyakan disebabkan oleh mabuk minuman keras. 
6. Jika Tuo Nifaro harus diterbitkan, pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana para petani, pengusaha Tuo Nifaro mendapatkan nafkah karena di beberapa daerah di Nias, masyarakat banyak yang menggantungkan diri dari penjualan Tuo Nifaro. 
7. Agar ditertibkan Perda yang bersifat mengatur, menertipkan dan mengawasi penjualan pengkonsumsian peredaran minuman beralkohol dalam hal ini yakni Tuo Nifaro. 
8. Miras dapat masuk dengan mudahnya di wilayah hukum Polres Nias dikarenakan ada pihak yang tidak bekerja/berjalan. 
9. Aspek hukum, Sosiologi dijadikan dasar pembentukan Perda. 
10. Tuo Nifaro tidak mengandung nutrisi bagi tubuh. 
11. Perlu ada kelompok pembuatan produsen Tuo Nifaro agar mudah dikontrol. Ada baiknya agar sosialisasi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dalam pembuatan regulasi atau peraturan. 

Dari sejumlah kesimpulan tersebut, Kapolres Nias masih memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah di tiga kabupaten satu kota untuk membuatkan satu Perda akan hal ini. 

"Jika nantinya lama direspon oleh pemerintah daerah maka kita dari Kepolisian akan membuat satu undangan-undang hukum terkait Tuo  Nifaro ini," ujarnya. (IJZ) 

  • Tentang Penulis

    Indra Jaya Zendratö

    Reporter RRI Gunungsitoli,Email: indrarri@gmail.com

  • Tentang Editor

    Indra Jaya Zendratö

    Reporter RRI Gunungsitoli,Email: indrarri@gmail.com

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00