• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

KEPULAUAN NIAS

Lemindo: Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Wajib Memiliki Sertifikasi Keahlian

5 March
19:27 2018
2 Votes (4)

KBRN, Nias Selatan: Untuk memberikan pemahaman sekaligus peningkatan SDM bagi para pegawai negeri di Nias Selatan khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, Lembaga Management Indonesia (Lemindo) menggelar Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian PBJP, bertempat di Aula Hotel Keitaro, Teluk Dalam, Nias Selatan. Senin (05/03/18)

Pelaksaan bimtek dan ujian PBJP tersebut berlangsung selama 6 hari mulai dari tanggal 05 – 10 Maret dimana pada hari terakhir pelaksaan ujian sertifikasi keahlian PBJP.

Ketua Panitia Bimtek Lemindo, M. Nasir, SE.,MM kepada RRI mengatakan penyelenggaraan bimtek dan ujian PBJP ini  didasarkan dengan keluarnya Inpres No. 01 tahun 2015, dan perubahan Perpres No. 04 tahun 2010 tentang proses pengadaan barang dan jasa.

“Bimtek ini pelaksanaannya diselenggarakan selama 6 hari, 5 hari proses pembelajaran dan di hari terakhir hari Sabtu pelaksanaan ujian negara dan penentuan lulus atu tidak lulus,” ujarnya.

Nasir menambahkan pentingnya dilaksanakan ujian tersebut adalah mereka yang ingin menjadi PPK dan juga menjadi panitia pengadaan wajib mempunyai sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, karena syarat untuk PPK adalah memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa.

“Kalau tidak memiliki sertifikat tidak diperbolehkan, cacat secara hukum. Ini diberlakukan bagi semua instansi pemerintah, karena sudah instruksi presiden,” jelasnya.

Melalui bimtek ini ia berharap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Nias Selatan ini bisa berjalan maksimal, sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kepala LKPP selaku lembaga yang membidangi yang membawahi untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sementara Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha yang membuka secara resmi pelaksanaan bimtek dan ujian PBJP tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai agar mengetahui bagaimana pengadaan barang dan jasa, dan aturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. Di tahun 2018 ia berharap ada perubahan tentang masalah pengadaan barang dan jasa, tentang pelaporan dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa

“Para ASN wajib semua tahu, para kabid,  sekdin  wajib mempunyai sertifikasi, sehingga dapat mengelola secara profesional,” ujarnya. (IMAN TEL)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00