• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sosial

Pembangunan Jembatan Molindogupo Terancam Gagal, Begini Penjelasan Pemda

19 November
12:50 2019
0 Votes (0)

KBRN, Gorontalo :  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR) menyebut rencana pekerjaan Jembatan Molindogupo pada tahun 2020 terancam gagal dilaksanakan. Bagaima tidak, hingga pertengahan November 2019 kepastian pembebasan lahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango (Bonebol) belum  ada kejelasan.

“Kita beri waktu hingga akhir November 2019 ini. Jika kepastian pembebasan lahan tidak tuntas dari Pemkab Bone Bolango, maka anggaran pekerjaan jembatan itu akan kita alihkan ke infrastruktur lain,” ujar Kadis PUPR Handoyo Sugiharto, Selasa (19/10/2019)

Handoyo menjelaskan, Pemprov Gorontalo  sudah menganggarkan  Rp.36 miliar untuk pekerjaan jembatan sepanjang 70 meter itu. Jembatan yang menghubung Suawawa Timur dan Suwawa Selatan menjadi akses vital warga dari dan ke Kota Gorontalo untuk jual beli, sekolah dan kesehatan.

Pemprov membutuhkan lahan baru sepanjang 800 meter dengan lebar 12 meter untuk membuat jembatan baru yang permanen. Jembatan lama dengan konstruksi bailey dinilai sudah tidak layak karena hanya berlantai papan dan sering diterjang banjir.

“Tahun 2019 ini kami menganggarkan perbaikan lantai jembatan senilai lebih   Rp200 juta. Pekerjaannya selesai dan sudah dimanfaatkan oleh warga setempat,”imbuhnya

Terkait pengerjaan jembatan Molintogupo terkendala pembebasan lahan jadi perhatian Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan   Kabupaten Bone Bolango   Kadaria Hilala.

Kadaria menegaskan, bukan berarti Pemda Bonebol tidak berbuat apa-apa. Bahkan Camat Suwawa Selatan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang kemungkinan terkena dampak pembebasan lahan.

Menurut dia, sesuai hasil rapat dan hasil pertemuan dan survey awal antara tim Pemkab Bonebol dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, bahwa tim PUPR Provinsi   akan memaparkan dulu hasil desain yang sudah final kemudian  turun lapangan untuk memastikan jalur yang akan dilalui sesuai desain akhir.

“Nah dokumen perencanaan harus mereka serahkan sebagai dasar untuk penentuan lokasi proses pembebasan lahan termasuk dokumen perencanaan pengadaan tanahnya. Semua ini hingga sekarang mereka tidak lakukan. Sementara kita dalam posisi menunggu dengan anggaran yang siap,”ujar Kadaria.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00