• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pemblokiran Kartu JKN-KIS PBI, Disos Bali: Kewenangan di Kabupaten/Kota

25 February
15:28 2020
1 Votes (5)

KBRN, Denpasar : Sejumlah pemegang kartu JKN-KIS dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Bali dibuat panik. Hal itu lantaran kartu kepesertaan JKN-KIS tidak dapat digunakan ketika berobat. Alasan petugas di fasilitas kesehatan (faskes) adalah kartu tersebut telah diblokir.

 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra mengakui, adanya pemblokiran kartu JKN-KIS bagi PBI. Pemblokiran itu disebut terkait dengan proses verifikasi ulang para penerima bantuan iuran.

 

"Oh iya, itu kalau berkaitan dengan data itu, terkait dengan PBInya itu, itu ada pada kabupaten/kota. Maka itu, dia harus menyeleksi disana," katanya ketika dikonfirmasi RRI di Denpasar, Selasa (25/2/2020).

 

Pemerintah Provinsi Bali dikatakan sebatas menerima data PBI yang menjadi objek sharing pembayaran. Pada tahun 2020 ia menyebut, Pemerintah Provinsi Bali tidak mampu menanggung pembayaran seluruh penerima bantuan iuran. Pemerintah Provinsi Bali diakui hanya mengalokasikan anggaran Rp165,6 miliar.

 

"Yang tahu mana yang masuk atau tidak itu adalah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial kabupaten/kotanya. Lalu kalau saya, kita melihat, kalau saya, saya sih, pernah saya rapatkan, saya harapkan itu adalah terkait yang memang itu tidak mampu, yang miskin, itu saran. Terkait kewenangannya itu ada di kabupaten/kota," pungkas Dewa Mahendra.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
LIVE
Radio Picture RRI Denpasar
00:00:00 / 00:00:00