• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi & Pariwisata

PHRI Harapkan Produk Lokal Bali Tersertifikasi

16 November
21:32 2019
2 Votes (4.5)

KBRN, Nusa Dua : Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Lokal resmi diberlakukan Senin (7/1/2019). Regulasi yang diracik Gubernur Bali, Wayan Koster itu berisikan 14 bab dan 30 pasal. Salah satu pasalnya mengamanatkan tentang kewajiban industri pariwisata menyerap produk pertanian lokal Bali.

 

Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Ida Bagus Purwa Sidemen memastikan, keterserapan produk lokal oleh industri pariwisata sudah melebihi persentase yang ditentukan. Hanya saja sebagai pengguna, pihaknya berharap pemerintah dapat menjamin kualitas serta kontinuitas produk lokal secara konsisten.

 

"Karena di Pergub itu juga diatur, bahwa produk-produk pertanian, produk industri dan sebagainya harus juga mereka mengikuti persyaratan mendapatkan sertifikasi. Kami di industri pariwisata kan tentang sertifikasi itu sudah hal yang biasa, dari karyawannya, hotelnya, semua produknya, sebagainya," ungkapnya disela-sela seminar kerjasama PHRI Bali bersama BPPA (Bali Professional Purchasing Association) yang mengangkat topik "Implementasi Pergub 99 Antara Produksi dan Daya Serap", di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Sabtu (16/11/2019).

 

"Kalau ini juga diterapkan, sehingga nyambung nanti antara hal-hal yang produk pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya sudah tersertifikasi sehingga mau tidak mau hotel akan jauh lebih banyak menyerap produk tersebut," sambungnya.

 

Selain sertifikasi, Purwa Sidemen juga menyoroti soal mekanisme pembayaran. Menurutnya Pergub Nomor 99 Tahun 2018 mewajibkan industri pariwisata membayar secara tunai setiap melakukan pembelian produk lokal.

 

Namun pada prakteknya, industri pariwisata khususnya perhotelan memiliki prosedur pembayaran tersendiri. Kalaupun menggunakan mekanisme yang ada, perhotelan dikatakan Purwa harus membeli produk lokal itu melalui perusahaan daerah (perusda).

 

"Kita pengen tahu sekarang perusdanya seperti apa sudah digenjot oleh Pak Gubernur. Sebab kan kalau petani misalkan tidak mau tunai, berarti dia menyuplai barangnya lewat perusda, kemudian hotel-hotel beli ke perusda. Ini juga menjadi kerja bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Gubernur dengan kebijakannya juga sudah mulai pihak perusdanya siap untuk itu. Sebab kalau tidak kan tidak akan ketemu ini. Hotel tidak akan bisa cash and carry," ujar Purwa Sidemen didampingi Sekretaris Jenderal BPD PHRI Bali Perry Markus, dan Ketua BPPA Komang Massrianing.

 

Sekretaris Jenderal BPD PHRI Bali, Perry Markus pada kesempatan yang sama mengakui, sektor perhotelan tidak bisa langsung membayar ketika barang diterima. Dipaparkan, harus ada invoice (tagihan), yang kemudian baru bisa ditindaklanjuti dengan pembayaran. Jangka waktu pembayaran pun disebut sesuai kesepakatan, antara satu pekan, dua pekan, bahkan bisa sampai satu bulan.

 

"Tapi regulasi tadi (Pergub Nomor 99 Tahun 2018) menyebutkan, kalau dengan petani, dengan kelompok tani harus tunai. Kalau mau yang tunda, bayar tunda harus lewat perusda. Nah mekanismenya bagaimana dengan perusda. Nah itu juga yang kita mau tanya. Karena terus terang kalau di hotel-hotel besar, yang untuk tunai itu tidak gampang," paparnya.

 

Meski demikian, Perry Markus tetap berharap Pergub Nomor 99 Tahun 2018 ini dapat diimpelemtasikan secara optimal. Ia menilai regulasi itu memiliki semangat baik, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali secara merata.

 

"Pergub ini semangatnya bagus, untuk kesejahteraan semua. Tidak hanya pariwisata, tetapi juga para petani, para pengrajin, dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya itu," tandas Perry Markus.

 

 

 

 

 

 

 

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
LIVE
Radio Picture RRI Denpasar
00:00:00 / 00:00:00