• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Kemenpan-RB: Wujudkan Pemerintah Transformatif Tidak Mudah

11 November
16:49 2019
0 Votes (0)

KBRN, Kuta : Pemerintah Indonesia masih fokus pada upaya reformasi, dan transformasi. Langkah itu tentu mengacu pada pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, dan informasi.

 

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Dwi Wahyu Atmaji di Kuta, Senin (11/11/2019) mengakui, perkembangan teknologi dan informasi telah membawa kehidupan pada dimensi baru. Dimensi baru itu terejawantah kedalam digitalisasi, dan virtualisasi diseluruh aspek. Cara hidup dan pola komunikasi masyarakat pun disebut berubah secara fundamental.

 

"Pemerintah tidak lagi dapat menghindari perubahan itu dengan mempertahankan cara-cara lama. Pemerintah harus berubah. Pemerintah harus bertransformasi, guna beradaptasi pada kondisi tersebut," paparnya disela-sela Annual Conference Kemenpan-RB, Indonesian Asociation for Public Administration (IAPA), dan Asian Group for Public Administration (AGPA).

 

"Transformasi pemerintah dilakukan berbagai aspek dan area pemerintahan, utamanya adalah pada aspek organisasi, sumber daya manusia serta proses bisnis dan tata laksana antar organisasi pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat di era distruptif ini," lanjutnya.

 

Transformasi pemerintahan diakui Dwi Wahyu bersifat mutlak. Ditengah transformasi itu, sebuah pemerintahan dikatakan memerlukan pelibatan teknologi komunikasi dan informasi. Dukungan ICT (information and communication technology) menyentuh lini penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

 

"Perubahan ini harus terlihat dalam empat hal. Pertama dalam Government Presence atau kehadiran/keberadaan pemerintah. Melalui ICT, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dan permintaan pelayanan publik. Dengan demikian ICT semakin mendekatkan masyarakat dengan pemerintah," ujarnya disela-sela kegiatan yang mengangkat tajuk Strengthening the Role of Public Administration in the Global Change Society : Public Sector Reform and Digital Transformation in Asia.

 

Aspek lain yang terlihat dalam perubahan itu meliputi interaksi pemerintah dengan masyarakat, maupun antar instansi pemerintah, transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dan transformasi pemerintah.

 

"Namun demikian, kami memahami, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang transformatif tidaklah mudah. Setiap pemerintahan pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin akan mengancam eksistensi pemerintah bagi negara dan bangsanya," tegasnya.

 

Dwi Wahyu Atmaji lebih lanjut mengatakan, untuk menerabas berbagai tantangan, setiap pemerintahan dituntut terus belajar, dan bertukar pengalaman. Tujuannya, agar pemerintah disuatu negara dapat memperbaharui sekaligus memenuhi tuntutan reformasi yang prosesnya tidak pernah berakhir.

 

"Bagi Indonesia, perbaikan tata kelola pemerintahan bukanlah hal yang baru. Indonesia telah melalui sepuluh tahun perjalanan reformasi birokrasi. Selama sepuluh tahun bertransformasi, telah banyak perbaikan yang telah dihasilkan. Meskipun juga masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan," tandas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Dwi Wahyu Atmaji.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
LIVE
Radio Picture RRI Denpasar
00:00:00 / 00:00:00