• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum & Kriminal

Lembaga Antirasuah di Persimpangan Jalan

15 September
13:26 2019
1 Votes (5)

KBRN, Denpasar : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga negara yang paling banyak diperbincangkan belakangan ini. Bukan karena prestasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap gubernur, bupati, walikota ataupun anggota DPR RI, melainkan polemik revisi Undang-Undang KPK serta pergantian unsur pimpinan.

 

Berbicara RUU KPK, Presiden, Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan beberapa substansi Rancangan Undang-Undang insiatif DPR tersebut. Kepala Negara menyebut, RUU itu berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK.

 

"Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian, dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, Aparatur Sipil Negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," ungkap Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

 

"Yang ketiga saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik. Sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian/lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK, sebagaimana yang telah berjalan selama ini," sambung Kepala Negara.

 

Tidak hanya Presiden, Joko Widodo, sebagian besar masyarakat ikut bersuara perihal kondisi lembaga antirasuah yang seakan-akan berada di persimpangan jalan. Pengamat politik, Dr. Ida Bagus Radendra Suastama menilai polemik revisi Undang-Undang KPK adalah suatu hal yang menarik. Menurutnya berkembang dua pandangan terkait itu, salah satunya revisi ini dianggap pintu masuk untuk mengkebiri KPK.  

 

"Pihak-pihak yang khawatir itu menggarisbawahi adalah revisi ini akan menjadi pintu masuk untuk melemahkan, mematikan KPK, memangkas kewenangan-kewenangannya. Kemudian dengan memberikan beberapa prosedur atau katakanlah, misalnya KPK menjadi ASN, lalu ada badan pengawas, lalu ada izin penyadapan, itu kan sebetulnya power-power, kekuatan-kekuatan yang selama ini dibanggakan, dan bisa menjadi kekhususan akan justru bisa menjadi hilang," ungkapnya kepada RRI di Pantai Mertasari, Sanur, Minggu (15/9/2019).

 

Sebagai jalan tengah, Radendra yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Handayani Denpasar ini berpandangan, jikalau revisi itu diperlukan, harus disepakati terbatas pada beberapa hal yang selama ini menjadi titik lemah KPK. Bukan justru muncul draft yang melemahkan kerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

 

"Misalnya badan pengawas. Badan pengawas hanya badan pengawas, jangan melebar menjadi revisi terhadap pasal-pasal lainnya yang kemudian dikhawatirkan masyarakat. Ada kekecewaan terhadap presiden misalnya, yang terakhir adalah juga wujud dari konsern masyarakat antikorupsi, bahwa jangan sampai KPK juga rela dibiarkan saja untuk dikebiri," tegasnya.

 

Selain revisi Undang-Undang, ia pun menyoroti soal pemilihan lima komisioner KPK periode 2019-2023. Komisi III DPR memilih Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri dengan skema voting sebagai ketua lembaga antirasuah. Polisi aktif yang kini masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan itu dibantu empat wakil ketua, yakni Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.  

 

"Awalnya sudah tidak mulus ya. Jadi ada beberapa hal pelanggaran kode etik dan sebagainya yang dimunculkan. Itu memang mestinya bisa dieliminir. Tetapi dari sisi lain, kalau kita melihat hukum tata negara kewenangan, kewenangannya memang sudah sepenuhnya ada di DPR. Nah sekarang DPR apakah ingin sensitif dengan itu, ataukah ingin tutup mata, itu adalah pilihan," ujarnya.

 

Disisi lain, Dekan Fakultas Hukum Dwijendra University, Dr. I Wayan Arka tidak terlalu mempermasalahkan penetapan unsur pimpinan KPK periode empat tahun kedepan. Ia justru memiliki harapan besar dari terpilihnya lima komisioner KPK yang baru.

 

Harus ada keberanian dalam memberangus seluruh tindakan koruptif di Tanah Air. Terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua pun diharapkan memperbaiki komunikasi, dan koordinasi diantara KPK dengan kepolisian.

 

"Sebenarnya sih antara KPK dan juga kepolisian harus kerjasama. Tidak harus seperti kemarin ada cicak dan buaya. Citra seperti itu harus dihilangkan. Jadi sama-samalah untuk penegakan hukum, baik kepolisian, maupun KPK, jalan sama-sama. Itu yang bagus sebenarnya. Koordinasi-koordinasi seperti itu," ucapnya.

 

Arka mencatat, beberapa kasus masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan lima punggawa KPK yang baru. PR KPK diantaranya kasus PT Garuda Indonesia, bailout Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Tidak sampai disana, lima komisioner ini juga diminta segera merealisasikan pembentukan KPK ditingkat provinsi.

 

"Sangat penting kan. Selama ini kan masih bayang-bayang saja. Selama ini kan belum ada institusi KPK di daerah. Saya kira tidak masalah kalau itu dibentuk, tambah bagus. Jadi kita bekerjanya yang aman-aman saja, kemudian kita bekerja sesuai dengan aturan, kita juga melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, dan kita juga memverifikasi, kalau bagus kita laksanakan, kalau tidak, kita tunda dulu," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
LIVE
Radio Picture RRI Denpasar
00:00:00 / 00:00:00