• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pendidikan

Cegah Perploncoan, SMK PGRI 3 Denpasar Gagas Ikrar Anti-Kekerasan

9 July
16:32 2018
0 Votes (0)

KBRN, Denpasar : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 3 Denpasar menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama sepekan. Kegiatan yang diadakan mulai Senin 9 Juli 2018 hingga Sabtu 14 Juli 2018 itu diikuti 794 siswa baru.

 

Kepala SMK PGRI 3 Denpasar, I Nengah Madiadnyana kepada wartawan di sekolah setempat, Senin (9/7/2018) memastikan, proses MPLS disekolahnya bebas dari praktek perploncoan. Bebas praktek peploncoan tak hanya yang bersifat fisik, akan tetapi juga menghilangkan budaya mencari barang yang tidak relevan dengan dunia pendidikan.

 

"Untuk merubah perploncoan itu, biasanya itu kan terjadi dari siswa ke siswa ya, dari kakaknya ya. Maka sekarang pelaksanaan MPLS itu, itu dilaksanakan oleh Guru, dibantu oleh siswa," katanya.

 

Selain mengambil alih peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) oleh guru, Madi mengaku pihaknya juga menggagas ikrar anti-kekerasan. Ikrar itu bukan hanya dalam konteks MPLS, tetapi juga wajib ditaati selama proses pembelajaran di sekolah.

 

"Ini menyangkut masalah kegiatan proses diawali dari MPLS. Karena MPLS itu kan salah satu bagian untuk memperkenalkan," jelas Madi.

 

Ia berharap ikrar anti-kekerasan itu diindahkan seluruh unsur baik guru maupun siswa. Jika ada yang melanggar, Madi memastikan sanksi telah menanti yang bersangkutan. Sanksi tersebut sesuai bobot, mulai dari yang ringan akan diproses secara internal, sedangkan pelanggaran berat atau bahkan berkaitan dengan hukum akan diserahkan kepada aparat terkait dalam hal ini kepolisian.

 

"Kalau ada yang melanggar yang sifatnya ringan, kalau masih ditangani oleh sekolah kita akan tangani, kemudian kita akan arahkan, kemudian kita didik dia. Apabila kekerasan itu melanggar norma-norma hukum sudah barang tentu apabila itu tidak bisa ditangani oleh sekolah, maka kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Silahkan agar diselesaikan secara hukum. Apabila anak-anak kita sudah sampai kena dengan masalah hukum, apalagi sudah pernah ditahan, maka konsekuensinya terhadap status dia di sekolah sudah barang tentu kita akan keluarkan," tegas I Nengah Madiadnyana. (HRO/Foto:KBRN)

 

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
LIVE
Radio Picture RRI Denpasar
00:00:00 / 00:00:00