• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Ketika Buruh Menolak Omnibus Law

21 January
07:47 2020

KBRN, Jakarta : Kalau buruh demonstrasi soal omnibus Law, bagusnya dipikir dulu bagaimana pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia dan kondisi ekonomi negara lain.

Pembandingnya juga tidak perlu jauh-jauh, lihatlah dengan Malaysia. Negara itu serupa sekali dengan Indonesia, sama-sama orang melayu, punya mayoritas religi serupa dan budaya hidup yang serupa pula. Kalau pagi, sama-sama makan nasi yang dimasak dengan santan kelapa. Indonesia namanya Nasi Uduk dan di Malaysia namanya Nasi Lemak. Merdekanya juga duluan Indonesia.

Tapi cobalah tengok perkembangan ekonominya secara pendapatan perkapita. Pada kelompok negara ASEAN, ternyata Indonesia masih mempunyai tingkat pendapatan per kapita lebih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia USD 4.930 atau per orang pertahun atau Rp 69 juta.

Bandingkan dengan Singapura yang USD 26.481 atau Rp 370 juta. Indonesia hanya mempunyai pendapatan USD 1267 atau Rp 17 juta. Indonesia sendiri masuk menengah bawah dan Malaysia masuk golongan menengah atas. Apa sebabnya?

Ternyata Malaysia cukup ramah dengan investasi, sedangkan Indonesia masih sangat protektif. Malaysia ada 1,7 juta tenaga kerja asing, dan 720 ribuannya orang Indonesia. Ini yang resmi. Apapun alasannya, Indonesia masih protektif. Padahal, secara keterampilan dan keahlian, kualitas TKI indonesia masih terbatas.

Bolehlah buruh menolak gagasan Undang-undang Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja, pasti ada yang dirugikan. Soal Upah perjam, soal jaminan kesehatan, atau soal cuti hamil, atau soal tenaga kerja asing. Akan tetapi, bila tetap protektif dan mau enak sendiri, maka tidak ada orang asing mau buka usaha di Indonesia. Kecuali buruh di Indonesia memiliki keuanggulan kompetitif yang luar biasa, sehingga banyak investor mau menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Ini tantangannya, namun tugas pemerintah juga jangan abai. Rendahnya daya saing buruh di Indonesia juga karena kementerian terkait tidak inovatif dan kreatif. Jadi, mau tetap protektif atau terbuka bila terbuka dengan kondisi seperti sekarang pasti buruh Indonesia akan menjadi terasing.

Penulis  :  Widhie Kurniawan, Pimred Pusat Pemberitaan 

Tentang Penulis

Mosita Dwi Septiasputri

Mositadwis@gmail.com

00:00:00 / 00:00:00