• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Pemberlakuan Batasan Usia Kendaraan Bermotor Di Jakarta

16 August
11:23 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kabarnya gagasan soal pembatasan usia kendaraan bermotor oleh Pemda DKI Jakarta, terisnpirasi dari Pemerintah Singapura.  Singapura memang sukses menekan laju kendaraan bermotor di jalan raya.  Maka aturannya pun harus mengacu ke Singapura. Infrastrukturnya pun demikian.

Di Singapura tidak ada pembatasan usia kendaraan bermotor. Yang ada hanyalah sertifikat penggunaaan kendaraan bermotor atau disebut certificate of Entitlement , COE. Usia mobil baru 10 tahun, lalu dicek untuk dapat COE. Bila tidak lolos COE, maka kendaraan harus dihancurkan.

Di Indonesia semacam uji KIR bagi angkutan umum. Selain itu, ada aturan lain yang perlu diikuti, yakni soal harga kendaraan. Harga mobil di Indonesia sebenarnya cukup mahal dibandingkan di Amerika serikat atau dI Saudi, karena pajak di Indonesia cukup tinggi. Namun di Singapura, harga mobil lebih fantastis lagi mahalnya.

Kalau di Indonesia harga mobil semisal Honda Jazz atau Toyota Yarris  ada pada kisaran 250 sampai 300 juta rupiah, maka di Singapura harganya visa sampai satu miliar lebih. Apalagi harga Mitsubishi Pajero atau Toyota Fortuner. Di Indonesia Hanya 500 sampai 600 jutaan. Tapi di Singapura bisa sampai mendekati dua miliar rupiah. Artinya, instruksi Gubernur DKI Jakarta juga perlu mengacu ke sana.

Bila Singapura mau dijadikan kisah sukses mengatur kendaraan dan mengurangi polusi udara, maka bikin peraturan jangan tanggung-tanggung.

Saat ini, aturan tersebut baru instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 Tahun 2019. Dalam instruksi tersebut dicantumkan perintah kepada instansi terkait di lingkup Pemda DKI Jakarta agar menindaklanjutinya dengan Peraturan Gubernur.

Soal pembatasan usia kendaraan disebutkan instruksi ini mengatur soal kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Batasan usianya adalah 10 tahun, pada tahun 2025.

Kendaraan tidak perlu dibatasi usianya, tapi cukup uji KIR untuk dapat COE. Dan Aparat uji KIR juga perlu dibenahi. Serahkan pada perusahaan bersertifikat internasional. Sebab, bila yang menangani orang Pemda DKI, sama juga kurang berarti, buktinya banyak angkutan umum kurang layak masih beroperasi di Jakarta.

Pemda DKI juga harus berani bikin aturan pajak kendaraan naik, mininal 5 kali lipat. Artinya, tidak ada lagi mobil LCGC seharga seratus sampai dua ratus juta di DKI Jakarta. Infrastruktur angkutan umum harus rapi dan bagus sampai pelosok kampung, bukan hanya di Jalan Sudirman atau Thamrin. Motor juga diatur, artinya angkutan gojek atau Grab akan terkena imbasnya.

Dan terakhir, Pemda DKI Jakarta juga harus siap tidak punya anggaran, sebab dari anggaran Pemda DKI sebesar 44 trilyun, yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, seperti perpanjangan STNK, Bea balik nama dan pajak bahan bakar, mencapai lebih dari 15 trilyun rupiah. Bisa jadi, TKD pegawai Pemda DKI juga akan dikurangi. Ini kalau mau serius. Bukan sekedar wacana. Tapi pintarnya Anis Baswedan.

Instruksi Gubernur ini baru berlaku tahun 2025, sedang pada saat itu, bisa jadi Anis Baswedan sudah tidak jadi Guerbnur lagi dan Ibukota Jakarta sudah pindah ke Kalimantan.

Tentang Penulis

Widhie Kurniawan

Kapuspem RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00