• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ruang Publik

Tingkatkan Kinerja,Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM

4 February
21:54 2020

KBRN,Biak: Komitmen meningkatkan pelayanan dan kinerja,kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Biak mendeklarasikan janji kinerja 2020 dan pencanangan Zona  Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi  (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  Melayani (WBBM),bertempat di kantor Imigrasi ,Jalan Jenderal Sudirman,Distrik  Biak Kota,Selasa (4/2/2020)

Pembacaan janji dan penandatanganan deklarasi janji kinerja tahun 2020 diikuti seluruh karyawan kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak,dan dilanjutkan dengan pencanangan Zona Intergritas menuju WBK dan WBBM oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak,Edward Infaindan dan disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Biak Sigid JP dan Kapolres Biak Numfor AKBP Mada Indra Laksanta.

“Janji kinerja yang kita lakukan hari ini  adalah bagian dari fondasi yang menjadi dasar dalam bekerja dan berkinerja secara profesional,akuntabel,sinergi,transparansi dan inovatif. Kementerian juga telah menetapkan target kinerja yang merupakan buah pikir dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang harus kita laksanakan dan sukseskan sebaik-baiknya,demikian juga dengan prioritas nasional dan prioritas Kementerian harus menjadi perhatian untuk disukseskan secara maksimal,”tutur Edward Infaindan

“Melalui pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integrtitas,saya yakin ke depan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak juga  memperoleh predikan WBK dan WBBM,akan terus meningkat dan yang terpenting adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja kita,”ujarnya.

Edward Infaindan menambahkan,di tahun 2020 merupakan tahun pertama periode RPJMN dan Rensra tahun 2020-2024 maka seluruh karyawan Imigrasi bersama bekerja produktif untuk pencapaian target maksimal dengan cepat dan tepat

“Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp7 miliar lebih dari Pemerintah melalui  Kementerian Hukum dan HAM mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebanyak Rp4 miliar lebih dan dari anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan tidak melaksanakan kegiatan yang menghasilkan out put dan out come yang tidak jelas,”pungkasnya 

00:00:00 / 00:00:00