• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

POLHUKAM

MK RI Tolag Gugatan Paslon Kepala Daerah Biak Numfor Tahuna 2018

11 August
09:41 2018
0 Votes (0)

KBRN, Biak : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jumat, 10/8/2018/ menolak gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor nomor urut tiga, Nikodemus Ronsumbre – Akmal Bahri,  terhadap Paslon Hery Aryio Naap – Nehemia Wospakrik, setelah melalui proses pemeriksaan berkas dan persidangan awal di Mahkama Konstitusi.

Paslon nomor urut dua yang akrab disapa Hery – Nehem, menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi  yang secara hukum telah memberi keputusan secara fainal, terhadap proses sengketa pilkada Biak dan berharap  keputusan tersebut  diterima secara legowo pihak pemohon.      

Calon Bupati Biak Numfor, Hery Aryio Naap mengajak, seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, secara khusus paslon nomor urut 3 Nikodemus Ronsumber Akmal Bahri bersama partai pengusung dan simpatisan, agar bergandengan tangan  untuk memajukan Kabupaten Biak Numfor kedepan lebih maju.

“ Saya mengucapkan terimah kasih kepada parpol yang bergabung dalam kualisi bulan demokrasi karya hati nurani yang telah mendukung kami sekaligus memberi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Biak Numfor Tahun 2018, Kami mohon dukungan doa agar amanah yang diberika Tuhan melalui suara rakyat, dapat kami melaksanakan dengan baik, demi mewujudkan masyarakat bangkit, mandiri dan sejahtera untuk perubahan.”  Ujar Calon Bupati Biak Numfor Hery Aryio Naap.

Sementara Calon Wakil Bupati terpilih, Negemia Wospakrik mengatakan, esensi demokrasi beda pendapat dan pilihan merupakan hal wajar dalam berdemokrasi,  sehingga suda saatnya seluruh masyarakat Biak,  mengakhiri segala beda pendapat dan membangun komitmen bersama untuk membangun daerah.

“ Gugatan yang diajukan ke MK RI, sebenarnya persoalan yang suda tuntas dalam proses administrasinya, menyangkut penunjukan PLT Direktur RSUD Biak, mutasi pejabat eselon di lingkub pemkab Biak yang suda mendapat ijin dari kementrian dalam negeri dan sejumlah pelanggaran lainnya, diajukan namun tidak disertai bukti yang kuat, sehingga MK RI menolak gugatan tersebut.” Ujar Calon Wakil Bupati Biak  Nehemia Wospakrik.   

Heri Nehem berharap,  dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,  dapat dijadikan sebagai proses pendewasaan dalam berdemokrasi, sekaligus secara sportif siap menang dan kalah.(RL).   

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00