• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

BPKP Bengkulu Komit Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Daerah

17 January
22:53 2020
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta pembangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Bengkulu.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto, dalam pertemuannya dengan awak media di Bengkulu, yang meminta dalam setiap informasi disampaikan ke publik tidak hoax,  dan juga informasi soal kekurangan terhadap tata kelola keuangan serta pembangunan di lingkup Pemda se Provinsi Bengkulu.

Menurut Iskandar, komitmen pihaknya tersebut lebih kepada pengawasan yang dilakukan secara profesionalisme, dengan melakukan audit, evaluasi, monitoring dan review terhadap tata kelola keuangan, serta jalannya pembangunan di setiap Pemda, sebelum suatu masalah terjadi. Sehingga dugaan kasus tindak pidana korupsi yang akan terjadi, dapat dicegah secara dini.

“Tupoksi kita sebagai aparatur pengawasan lebih kepada pencegahan saja, agar tata kelola keuangan dan pembangunan di Pemda itu lebih baik, dengan sistem yang telah ada. Beda jika diminta pihak tertentu terhadap suatu persoalan, kita juga melaksanakan tugas audit,” ujarnya.

Selain itu diakui, pihaknya saat ini juga sedang gencar-gencarnya membangun sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Hanya saja, sejauh ini baru dua kabupaten yang SPIP-nya telah level III, yaitu, Pemda Kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong. Sedangkan untuk yang lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, saat ini sedang diajukan ke pusat.

“Diharapkan Pemda yang lain, terkhusus juga Pemprov bisa menjadi level III, karena jika sistem SPIP itu sudah diterapkan, maka tujuan organisasi bisa berhasil dan dari segi kegiatan bisa lebih efektif, serta laporan keuangan dapat diandalkan sehingga bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu juga untuk pengamanan asetnya lebih terwujud,” terangnya.

Lebih lanjut ditambahkan, pihaknya juga mendorong agar peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bekerja secara profesional. Sehingga dalam pelaksanaan tata kelola keuangan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan dugaan penyimpangan bisa diminimalisir.

“Prinsip kita itu jika Pemerintah Daerah berhasil dalam akuntanbilitas keuangan dan pembangunan, maka kinerja kita juga dianggap berhasil. Untuk itu kita tuntut integritas dari pimpinan organisasi, setelah itu baru jajarannya ke bawah,” tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00