• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Jembatan Air Nipis Ambruk, DPRD Prov Bengkulu Desak Segera Lakukan Pemutusan Kontrak

11 December
16:28 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Terkait ambruk dan dugaan lambannya pengerjaan proyek jembatan Air Nipis, Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dianggarkan dalam dana APBD Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar Rp. 14 milyar, Komisi III DPRD Provinsi mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi, agar segera melakukan pemutusan kontrak kerja.

Pasalnya jika tidak dilakukan pemutusan kontrak kerja, yang akan berakhir per-31 Desember 2019 mendatang, dikawatirkan kerugian keuangan negara semakin besar lagi.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Sumardi didampingi Anggota Komisi III, Darmawansyah, kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Provinsi.

Dikatakan Sumardi, dari hasil sidak untuk pengerjaan Jembatan Air Nipis yang sempat roboh akibat terjangan banjir, sudah dipastikan tidak akan selesai tepat waktu sesuai kontraknya.

Bahkan temuan pihaknya, pasang tiang sementara pembangunan jembatan tersebut, diduga sebelumnya belum menghitung debit air ketika air sungai dalam kondisi penuh.

Oleh karena itu disebutkan, agar tidak besar lagi merugikan keuangan negara, pihak Pemerintah Daerah melalui dinas teknis harus segera melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap pembangunan jembatan dimaksud.

“Kerugian yang sudah bersifat pasti, jembatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan tahun depan. Padahal jika pihak rekanan melaksanakan pengerjaan sesuai dengan progres perencanaan awal, seharusnya tahun ini sudah selesai 100 persen. Tapi ini terlihat sangat lamban dan alat-alat pendukung yang digunakan dalam pekerjaan dilapangan diduga tidak memadai. Diantaranya, tidak menggunakan crane untuk memasang pancang sementara jembatan,” ujar Sumardi didampingi Darmawansyah pada Rabu, (11/12/2019).

Dikatakan Politisi Golkar ini, tidak saja pemutusan kontrak kerja terhadap pihak rekanan yang mengerjaan proyek infrastruktur terkesan lamban, juga untuk tahun berikutnya agar tidak lagi diberikan pengerjaan yang sama kepada pihak rekanan bersangkutan.

“Yang jelas setelah diputus kontrak, tentu jika ingin ikut lelang pembangunan infrastruktur lagi, rekanan itu bisa saja ikut tender lagi. Tapi saran kita agar tidak dulu memberikan peluang lagi. Belum lagi  untuk pekerjaan lanjutannya baru bisa dilanjutkan tahun 2021 mendatang,” imbuh Sumardi.

Senada dengan itu Anggota Komisi III DPRD Provinsi Darmawansyah juga mengaku, hasil sidak jembatan Air Nipis Seginim itu, diduga ada kekeliruan dalam metode pelaksanaan di lapangan.

Dimana semestinya dengan pekerjaan konstruksi berat, seharusnya memperhatikan persoalan yang kemungkinan timbul, seperti, bencana alam yang tidak bisa diprediksi datangnya.

“Teknis di lapangan saya lihat disinyalir ada kekeliruan dalam pengerjaan pembangunan jembatan yang sempat ambruk baru-baru ini oleh terjangan air dari hulu sungai. Makanya kita minta pihak rekanan menumbun abodemennya sekarang ini, karena kawatir apabila kembali terjadi banjir, jembatan lama yang dikawatirkan akan ikut tergerus air sungai,” terang Anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bengkulu ini.

Lebih jauh ditambahkan, dengan dilakukan pemutusan kontrak kerja nantinya, lembaga legislatif yang fungsinya ikut mengawasi proses pembayarannya jangan sampai berlebih. Mengingat jika terjadi, bisa saja menambah masalah baru nantinya. Untuk itu pihaknya tidak menutup kemungkinan akan merekom penyelesaiannya ke aparat penegak hukum.

“Jelas proyek tersebut setelah putus kontrak akan dilakukan audit terlebih dhaulu oleh pihak terkait. Jika ada temuan dugaan kerugian negara, tapi tidak ditindak lanjuti oleh pihak rekanan bersangkutan, bisa saja rekom kita ke aparat penegak hukum untuk memproses selanjutnya,” tutup Sumardi dan Darmawansyah.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00