• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Ambruknya Jembatan Air Nipis Bengkulu Selatan, LPJK : Jangan Dianggap “Sepele”

5 December
19:06 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Terkait ambruknya jembatan Air Nipis di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan yang sedang dalam pengerjaan fisik sekitar 56 baru-baru ini, agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu tidak gegabah masalah dimaksud. Selain itu juga jangan pula menganggap sebagai masalah yang sepele.

Mengingat dalam membangun sebuah konstruksi infrastruktur itu, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang konstruksi. Diantaranya, memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan.

“Metode-metode dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi infrastruktur di lapangan, harus sesuai dengan undang undang jasa konstruksi dan tidak gegabah, serta jangan dianggap sepele. Hal yang perlu diperhatikan soal keamanan, keselamatan dan kesehatan. Apalah itu sudah dilaksanakan, perlu pengecekan lapangan,” ungkap Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu, DR. Ir. M Rochman, dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan di Bengkulu.

Selain itu menurut Rochman, aspek yang perlu ditinjau lainnya pasca ambruknya jembatan penghubung masyarakat ke Kecamatan Seginim tersebut yaitu, keteknikan, khususnya perencana dan pelaksana serta pengawasnya.

Apalagi sejalan dengan Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pihaknya menghimbau dinas teknis bersama pihak rekanan untuk selalu mentaati aturan yang berlaku.

“Kita dari LPJK minta dinas teknis bersama pihakn rekanan untuk selalu memperhatikan aspek kualitas serta kuantitas dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur. Lalu juga metodelogi tentang pekerjaannya,” terangnya, Kamis, (5/12/2019).

Lebih jauh mengenai karakteristik Jembatan Air Nipis yang ambruk dijelaskan, jika melihat konstruksinya standar saja. Artinya, dengan pondasi jenis “sumuran” tidak ada yang bersifat spesialis.

Hanya saja, mengenai ambruknya jembatan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi melalui pihak rekanan, dengan anggaran sebesar Rp. 14 milyar disebabkan bencana alam, lagi-lagi ditegaskannya, perlu penegasan.

Pasalnya jika memang murni disebabkan bencana alam saja, juga masih perlu dilihat lagi.

“Sekarang, apakah betul secara terus menerus yang tidak bisa dihindari disebabkan karena bencana alam, meski yang namanya bencana memang tidak bisa dihindari. Tapi apakah semudah itu, saya rasa juga tidak. Kemudian juga apakah itu dugaan tindak pidana, juga tidak semudah itu melihatnya. Untuk itu masih perlu pengkajian secara teknis di lapangan,” tukas Rochman.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00