• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Perombakan Sejumlah Pengurus Golkar di Bengkulu, Tak Berkaitan Dengan Munas

11 November
17:21 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Adanya perombakan yang dilakukan terhadap sejumlah pengurus DPD Partai Golkar,baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dalamProvinsi Bengkulu, dipastikan tidak ada kaitan dengan agenda Musyawarah Nasional (Munas)Partai Golkar yang bakal digelar pada Desember 2019 mendatang.

"Kita perlu meluruskan perombakan sejumlah pengurus di jajaran DPD Partai Golkar di Provinsi Bengkulu, sama sekali tidak ada kaitannya dengan agenda Munas, yang rencananya berlangsung pekan pertama bulan depan,” ungkap Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah 2 Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, DPD Partai Golkar Provinsi, Hendrik Alzen, didampingi Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi, Lovi Irawan, dalam keterangan persnya di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi.

Hendrik menjelaskan, perombakan tersebut tidak lepas dari Surat Edaran (SE) No 27/GOLKAR/VI/2019, tertanggal 24 Juni 2019 dari DPP.

Dimana, SE tentang konsolidasi organisasi berkaitan dengan hasil evaluasi Pemilu Legislatif (Pileg)dan Pemilu Presiden (Pilpres)lalu, yang tentutujuannyauntuk akselerasi menuju Pilkada tahun 2020 mendatang.

"Perombakan itu dilakukan tidak ujuk-ujuk begitu sajaatau otoriter, melainkan didahului rapat internal DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu melalui rapat Pleno tanggal 15 Juli 2019, dan dalam plenotersebut juga dibentuk Tim Konsolidasi dan Evaluasi Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang diperkuat dengan SK No KEP-04/A.1/GOLKAR-BKL/VII/2019, serta konsolidasi menghadapi Pilkada 2020 mendatang,” kata Hendrik, Senin, (11/11/2019).

Selanjutnya dikatakan, tim melakukan evaluasi atas seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, termasuk juga DPD Partai Golkar Provinsi.

Kemudian, tim merekomendasikan agar DPD Partai Golkar Provinsi memberikan reward dan punishment, sesuai hasil evaluasi terhadap hasil Pileg dan Pilpreslalu.

Dari hasil evaluasi tersebut, memang ada 4 DPD yang diberikan sanksiyaitu, DPD Partai Golkar Kabupaten Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma dan terakhir Bengkulu Utara. Dicontohkan, untuk Kabupaten Bengkulu Utara, yang awalnya Golkar menjadi Ketua DPRD, namun dari hasil Pileg lalu tidak lagi. Begitu juga tidak jauh berbeda dengan di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara dan hanya Seluma menjabat Wakil Ketua II. Sehingga berpijak dari hasil evaluasi, keempat DPD Partai Golkar yang dimaksud dilakukan pergantian Ketua DPD,dengan cara melakukan penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt)Ketua,” terangnya.

Lebih jauh ditambahkan, khusus di Kabupaten Bengkulu Utara terjadi proses berlarutnya penunjukan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara,berdasarkan surat DPP Partai GOLKAR Nomor: R-1024/GOLKAR/IX/2019. Bahkan DPD sampai 2 kali mengeluarkan surat penegasan keabsahan surat DPP dimaksud.

“Pada Pleno DPD Partai GOLKAR Provinsi tanggal 21 Oktober 2019, peserta pleno mempertanyakan belum dilaksanakan rekomendasi Tim untuk Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma. Maka menindak-lanjut hasil pleno itu, DPD mengeluarkan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua untuk Kabupaten Seluma pada tanggal 31 Oktober 2019. Sedangkan Kabupaten Bengkulu Utara penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua pada tanggal 5 Oktober 2019, dan untuk Kabupaten Seluma pada tanggal 31 Oktober 2019. Sementara tugas Plt Ketua disamping mempersiapkan Pilkada tahun depan dan mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) yang baru akan digelar setelah Munas serta Musda Provinsi,” tukas Hendrik diamini Lovi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00