• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Berutang, Pemprov Bengkulu Siapkan Dana 183 milyar Dalam APBDP

13 October
15:05 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Pemerintah Provinsi(Pemprov)Bengkulu hingga akhir 2019 ini, ternyata masih memiliki hutang bagi hasil terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Dimana berdasarkan data, Pemprov Bengkulu terhutang pajak bagi hasil berupa biaya balik nama kendaraan, pajak air permukaan maupun pajak bahan bakar kendaraan terhadap kabupaten/kota sebesar Rp. 183 milyar.

“Awalnya kita dari pihak legislatif sempat bingung, Silpa besar tapi hutang tidak terbayarkan oleh Pemprov Bengkulu.Padahal seharusnya bisa dibayar dengan Silpa yang besar, apalagi ini memang harus dibayarkan, karena hak dari pemerintah kabupaten/kota,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, kepada sejumlah wartawan di Bengkulu.

Edwar mengatakan, dengan adanya hutang tersebut, didalam APBD Perubahan tahun ini dianggarkan Rp 9,5 miliyar untuk membayar hutang.

“Anggaran Rp 9,5 miliyar untuk membayar hutang bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota tahun ini, diambil dari anggaran Rp 10 milyar yang sebelumnya dianggarkan untuk hibah Rumah Sakit Kota Bengkulu. Sehingga dengan demikian  anggaran hibah dibatalkan. Sedangkan sisanya Rp 500 juta diberikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk anggaran pengawasan Pilkada serentak 2020 yang tahapannya dimulai tahun ini,” terangnya, Minggu, (13/10/2019).

Senada dengan itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Bengkulu H. Zainal menjelaskan, hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Perubahan tahun ini sudah rampung dibahas pihaknya. Hanya saja dalam pembahasan yang sempat diskor itu, terungkap jika memang ada dasar hingga dana hibah untuk RSHD Kota, dialihkan.

“Pengalihan anggaran hibah itu sesuai dengan hasil evaluasi Kemendagri menilai belum selayaknya dilakukan Pemprov, lantaran masih memiliki hutang dan kewajiban terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti pembayaran dana bagi hasil pajak daerah,” pungkas Zainal.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00