• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

kesra

Capai Kesejahteraan Petani, Program Reforma Agraria Perlu Dikawal

18 September
18:56 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Jokowi-JK, dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK.

Menelisik sebelumnya, pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai. 

Pertama, menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan. Kedua, menyelesaikan konflik agraria, dan ketiga mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

Anggota Komite 1 DPD RI Hj. Riri Damayanti John Latief mengatakan, bahwa program tersebut belumlah maksimal dilaksanakan sepenuhnya. Maka, perlu untuk mengawal untuk priode keduanya. Sebelumnya, dari target seluas 4,5 juta hektar, baru ratusan ribu hektar yang terealisasi di periode pertama Jokowi.

“Salah satu perhatian kita dalam visi pertanian Jokowi adalah redestribusi tanah. Oleh karenanya, sangat perlu untuk dikawal demi kesejahteraan kaum petani,” tutur Riri kepada media, Rabu (18/9/2019).

Selain itu, Senator Riri juga menyoroti Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian yang masih rendah. Hal itu berdampak pada kurangnya penggunaan sains dan teknologi dalam pengelolaan pertanian. Sehingga berimplikasi pada rendahnya produktivitas.

“Kita melihat dari sisi pendidikan, mayoritas petani kita hanya tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Nah, ini yang menyebabkan petani kita kesulitan bersaing di era industri 4.0. Sehingga sangat perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Senator muda Indonesia ini. 

Lebih jauh Senator Bengkulu ini juga menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian perlu untuk melek teknologi di era ini.

“Sebagai petani di era digital 4.0, sangat perlu untuk melek teknologi informasi. Oleh karenanya, petani jangan sampai hanya sekolah di tamatan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama saja. Sangat perlu untuk bisa melanjutkan sekolah yang ke jenjang yang lebih tinggi. Agar petani kita tidak kalah dengan petani luar negeri yang sudah era digital," kata Riri Damayanti. 

Sementara, sebelumnya Kepala Bidang Penyelenggaran Pendidikan, Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian, Ismaya Nita Rianti Parawansa menjelaskan, saat ini Kementerian Pertanian sudah memiliki pendidikan vokasi serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian.

“Sebagai komitmen untuk melahirkan petani-petani muda. Petani yang melek teknologi informasi. Kami telah mengtransformasi sekolah tinggi penyuluhan petanian (STTP) menjadi politeknik pembangunan pertanian (Polbangtan) dengan kurikulum sebagai lembaga vokasi,” tukas Ismaya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00