• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Minimalisir Penularan HIV/AIDS, Legislator Bengkulu Ajak Hindari Seks Bebas

15 September
19:08 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Untuk menghindari penularan penyakit HIV/AIDSyang sejauh ini jumlah penderitanya terus mengalami peningkatan di Provinsi Bengkulu, dihimbau seluruh elemen masyarakat agar dapat menghindari prilaku seks bebas.

"Kita sangat menyayangkan terjadinya peningkatan angka penderita HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu. Dimana disebutkan sudah mencapai 1.200 penderita, sehingga dinilai perlu melakukan langkah antisipasi, dalam rangka meminimalisir serangan penyakit yang sejauh ini angka penderitanya terus meningkat," ungkapAnggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sefty Yusliha, kepada sejumlah wartawan di Bengkulu.

Dikatakan, dalam mengantisipasi penularan salah satu penyakit mematikan tersebut, semua elemen juga harus berperan, mulai dari masyarakat secara umum, Pemerintah Daerah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif.

Apalagi di Provinsi Bengkulusudah ada Peraturan Daerah (Perda) No 05 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/ADIS. Sehingga harus ada langkah konkrit yang mesti dilakukan.

“Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS salah satunya akibat seks bebas, dan perilaku seks menyimpang. Jadi memang harus dihindari seks bebas yang dimaksud. Walaupun berdasarkan data yang ada, penderita HIV/AIDS beberapa diantaranya masih usia bayi atau balita," ujar Sefty, Minggu, (15/9/2019).

Lebih jauh dijelaskan, kondisi demikian bisa saja terjadi sebelum menikah ataupun sudah menikah, orang tuanya melakukan seks bebas di luaran, sehingga akhirnya terjangkit. Lantaran orang tua bayi ada yang sudah terjangkit, akhirnya anak mereka juga tertular.

Oleh karena itu mau tidak mau harus sama-sama mensosialisasikan, agar masyarakat menghindari seks bebas.

“Kami (legislatif,red) meminta Gubernur Bengkulu segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penanggunalangan HIV/Aids. Pergub ini dinilai sangat penting dan mendesak karena jumlah penderita HIV/Aids di Bengkulu yang saat ini terus bertambah. Apalagi Pergub ini juga sebagai penjabaran teknis dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu No. 5 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS,” pintanya.

Selain itu ditambahkan politisi perempuan PKS ini, pihak legislatif juga harus mempertimbangkan untuk melakukan revisi Perda No. 05 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV/AIDS. Dimana revisi itu untuk menekankan sanksi bagi penjual alat kontrasepsi kepada orang yang belum menikah.

DPRD Provinsi Bengkulu juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan anggaran kepada instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS ini,” tutup Sefty.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00