• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

APBDP Provinsi Bengkulu 2019 Disebut Bisa Langsung Direalisasikan

13 September
21:21 2019
1 Votes (2)

KBRN, Bengkulu : Lembaga DPRD Provinsi Bengkulu saat ini belum bisa melakukann pembahasan lanjutan terhadap hasil verifikasi APBD Perubahan (APBDP) tahun 2019 Provinsi Bengkulu yang dikabarkan sudah selesai dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tidak bisanya lembaga wakil rakyat provinsi tersebut membahasnya, lantaran saat ini pimpinannya masih pejabat sementara (belum defenitif) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti Badan Anggaran (Banggar) juga belum terbentuk.

“Dengan lembaga DPRD Provinsi masih dijabat pimpinan sementara, bisa saja pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyampaikan hasil verifikasi tersebut, tetapi hanya bersifat pemberitahuan untuk diketahui saja,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi, dalam keterangannya via telpon seluler, ketika menyikapi adanya desakan dari sebagian anggota Dewan Provinsi, agar segera menyampaikan hasil verifikasi APBDP tahun ini ke DPRD Provinsi.

Dijelaskan Edwar Samsi, tidak bisanya para wakil rakyat membahas lanjutan hasil verifikasi APBDP setelah 15 hari berada di Mendagri, dikarenakan waktu yang tersedia relatif singkat, yakni hanya 7 hari.

Artinya semenjak diterima dari Mendagri, waktu pihak legislatif memberikan saran ataupun masukan dalam waktu 7 hari yang telah ditentukan. Sehingga apabila tidak dilakukan pembahasan bersama lembaga wakil rakyat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov, maka berlaku APBDP tersebut secara otomatis saran ataupun masukan yang sebelumnya disampaikan Mendagri, sudah dimasukan.

“Setahu saya kewenangan pimpinan sementara DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2018, diantaranya, menyusun tata tertib, membentuk fraksi dan mengantarkan terbentuknya pimpinan defenitif. Belum ada yang lainnya,” terangnya, Jumat, (13/9/2019).

Lebih jauh ditambahkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu ini, dengan tidak bisanya pihak legislatif provinsi melakukan verifikasi, dipersilahkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merealisasikan APBDP dimaksud.

“Jika memang pihak eksekutif (Pemprov,red) sudah menerima hasil verifikasi Mendgri terhadap APBDP itu, dipersilahkan untuk melaksanakannya dan tidak ada salahnya juga menyampaikan ke lembaga DPRD Provinsi sebagai pemberitahuan,” pungkas Edwar Samsi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00