• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Bahas Tatib dan Kode Etik, Tim Penyusun DPRD Provinsi Konsultasi ke Mendagri

12 September
18:56 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Tim penyusun Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik DPRD Provinsi masa jabatan 2019-2024yang telah dibentuk dalam paripurna DPRD Provinsi,mulai melakukan pembahasan.

Bahkan dalam pembahasan tersebut, Tim Penyusun melakukan konsultasi kepada pihak terkait, diantaranya ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pernyataan itu diungkapkan Anggota Tim Penyusun Tatib, Zainal, kepada sejumlah wartawan di Bengkulu.

Menurutnya, pembahasan Tatib sudah dimulai, dengan dasar yakni Undang Undang (UU)No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dan turunannya Peraturan Pemerintah (PP)No 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan peraturan Tatib DPRD.

"Dalam Tatib yang baru nantinya, bakal ada penyesuian berdasarkanaturan dimaksud. Artinya, dipastikan akan ada perubahan ataupun revisi pada Tatib baru, dibandingkan dengan Tatib DPRD yang lama. Perubahan itu kemungkinan besar cukup banyak,” kata Zainal, Kamis, (12/9/2019).

Selain itu dijelaskan, sejalan dengan keinginan Presiden RI, jangan sampai sebuah aturan seperti halnya Tatib nantinya membuat para wakil rakyat menjadi kakudalam bekerja, yang akhirnya menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota DPRD Provinsi.

“Tatib masih kita susun dan kita akan berkonsultasi kepada pihak berkompeten,” terangnya.

Sementara secara terpisah, anggota Tim Penyusun Kode EtikDPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menyampaikan pihaknya baru sebatas rapat persiapan dalam membahas Kode Etik anggota DPRD Provinsi. Hanya saja dalam penyusunan tetap saja mengacu pada PP No 12 tahun 2018.

Kemudian landasan lainnya dalam penyusunan Kode Etik ini, yakni sumpah dan janji anggota DPRD pada waktu pelantikan lalu.

“Dalam kode etik kita tetap menitik beratkan bagaimana masing-masing anggota DPRD Provinsi tetap menjaga nama baik dan marwah lembaga dimanapun berada.Lalu terkait Kode Etik ini nantinya tetap Badan Kehormatan DPRD (BKD) yang menjadi eksekutornya," pungkas Sumardi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00