• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Politisi Gerindra Bengkulu Masih Pertanyakan Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan

16 August
18:48 2019
1 Votes (3)

KBRN, Bengkulu : Menyimpulkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam Rapat Paripurna DPD bersama DPR RI dengan agenda memperingati Hari Kemerdekaan ke 74 RI, meminta izin kepada lembaga DPR dan DPD RI, terkait rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan, sebaiknya dipikirkan secara matang, meski pada akhirnya nanti akan diwujudkan Pemerintah.

“Sebagai salah satu warga negara yang memiliki hak berbicara dan menyampaikan aspirasi, kurang sependapat rencana pemindahan ibukota negara Republik Indonesia dari sekarang berada di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan,” ungkap Politisi Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, usai menyaksikan sekaligus menyimak pidato Presiden di gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Dikatakan, meski semua memberikan dukungan, namun secara pribadi dirinya sementara ini, masih pikir-pikir dulu untuk mengizinkannya.

Mengingat yang masih menjadi pertanyaannya, rencana Presiden ingin memindahkan ibukota negara Indonesia yang diketahui telah mempunyai sejarah panjang berada di Pulau Jawa, dan sebaiknya tidak untuk dilupakan begitu saja.

“Jika alasan Pemerintah ingin membentuk wilayah Provinsi di Pulau Kalimantan, sepengetahuannya sudah ada. Hanya saja memang tinggal peningkatan dan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan agar bisa lebih maju lagi,” ujar Suharto, Jumat, (16/8/2019).

Dibagian lain, soal Pidato Presiden mengenai tanggung jawab negara yang lainnya disebutkan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu ini, selebihnya bersifat normatif, kendati ada juga sindiran mengenai plesiran anggota DPR RI ke luar negeri dan janji-janji pada periode kedua nanti. Tetapi hendaknya semua itu, bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dan bukan kelompok tertentu.

Seperti yang dilakukan anggota DPR RI ke luar negeri menurutnya, akan banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia, diantaranya terjalin dan terjaganya hubungan baik Indonesia dengan dunia internasional.

“Lalu jika Pemerintah ingin investor banyak masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hendaknya cari yang benar-benar ingin mensejahterakan masyarakat. Kemudian juga agar dapat mewaspadai dugaan tipu daya dari orang yang tidak bertanggung jawab, serta diharapkan kita semua selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini,” imbuh Suharto.

Sementara itu sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada para anggota dewan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Apalagi rencana pemindahan ibu kota negara ini, sudah beberapa kali dibahas, dan alasannya sebagai bentuk meratakan ekonomi

“Ibu kota negara nantinya bisa menjadi representasi kemajuan bangsa,” tukas Presiden dihadapan anggota DPR dan DPD RI di Gedung Senayan Jakarta. (rep/red)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00