• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Isu Praktek Transaksional Jelang Pilwagub Bengkulu Besok, Kian Santer

12 August
18:20 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Mendekati hari pemilihan wakil gubernur (pilwagub) Bengkulu yang tinggal hitungan jam di lembaga DPRD Provinsi, pada Selasa, (13/8/2019) besok, isu politik uang atau money politics, semakin santer menjadi bahan pembicaraan mulut ke mulut masyarakat.

Bahkan beredar isu terkini, dugaan praktek transaksional yang menyasar dengan menebarnyamata uang asingtersebut, belum bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya sengaja dihembuskan pihak tertentu.

Wakil Ketua Panpel Wagub Bengkulu, Jonaidi ketika menyikapi isu yang sudah menjadi perbincangan tersebut membantahnya.

Dimana disebutkan, dalam pelaksanaan Pilwagub akan berjalan sesuai aturan berlaku dan diyakini pihak legislatif tidak mengenal istilah praktek transaksional ataupun namanya money politik.

“Dalam proses pemilihan nanti juga akan diketahui, apakah benar atau tidaknya terjadinya sinyalemen yang mencuat ke publik dimaksud. Tapi saya yakin itu tidak ada, meski juga disebutkan bersifat relatif,” katanya, Senin, (12/8/2019).

Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi, Suharto menyampaikan, sejak awal selaku unsur pimpinan sudah mengingatkan masing-masing anggota dewan agar dapat mengindari praktek traksaksional dalam proses Pilwagubini, meski masalah tersebut kembali lagi ke individu masing-masing.

“Kalau saya memang tidak menginginkan Pilwagub ini terciderai dengan dugaan transaksional, karena berdampak negatif terhadap nama lembaga. Tapi sampai saat ini saya berkeyakinan pelaksanaannya berlangsung bersih, dan nyaman,” terangnya.

Kendati demikian ia juga mengajak masing-masing anggotadewan provinsi ini untuk bersama-sama mensukseskan Pilwagub dengan mengikuti mekanisme yang ada. Hanya saja mengenai lobi-lobi, ia menegaskan, hal itu biasa dilakukancalon.

"Bagaimana mau dipilih jika tidak mendekati pemilihnya. Jadi saya pikir lobi-lobi calon pada anggota DPRD itu hal yang biasa," jelasnya.

Sementara sebelumnya, Anggota DPD RI dari Dapil Bengkulu Ahmad Kanedi meminta dalam proses Pilwagub yang akan dipilih oleh 44 dari 45 anggota DPRD provinsi, agar tidak sampai terjadi praktek transaksional dan money politics.

Mengingat hal tersebut dapat menciderai proses demokrasi di negeri ini dan di Bengkulu khususnya.

“Saya meminta para wakil rakyat dalam memilih wagub, bukan pertimbangan karena dugaan embel-embel yang berbau negatif. Apalagi jika terjadi dan sampai ada anggota dewan atau calon yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT), dipastikan akan membuat kembali malu Provinsi Bengkulu ditingkat nasional,” tukas Kanedi. (rep/red)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00