• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Jurnalis di Bengkulu Dituntut Sajikan Berita Anak Tersangkut Hukum Pedomani UU SPPA

18 July
18:55 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Para jurnalis yang ada di negeri ini, termasuk di Bengkulu, dituntut dalam menyajikan pemberitaan di media, baik itu cetak maupun elektronik, dan ciber, selain tunduk pada 11 kode etik jurlistik yang diatur oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 1999, juga dapat mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 tahun 2012.

Ketua Komisi Kompetensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Drs. Kamsul Hasan, MH, sebagai pemateri dalam seminar Penerapan Hukum, Etika dan Pedoman Pemberitaan di Indonesia, yang dilaksanakan Dinas Kominfo dan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu,menerangkan, jurnalis harus memahami secara detil aturan, dan etikan di dalam menyajikan pemberitaan tentang anak yang tersandung konflik hukum. "Sebenarnya di dalam kontek itu bukan saja jurnalis, tapi kepolisian juga harus ramah anak. Termasuk juga jaksa DI dalam menengani kasus anak," ujarnya, Kamis, (18/7/2019).

Dijelaskan, dalam menyajikan berita anak yang tersandung konflik hukum, jurnalis tidak dibenarkan menyebutkan data tentang korban maupun pelaku, mulai dari nama, foto, alamat, nama orang tua, paman, kakak, adik, hingga nama sekolah dan perkumpulan.

" Di dalam undang-undang yang tergolong anak yakni berusia sudah 12 tapi belum 18 tahun. Jika korban dan pelaku sama-sama masih termasuk anak, kita sebagai jurnalis harus mematuhi SPPA dan PPRA, baik itu pelaku maupun korban, sebab mereka sama-sama masih anak. Kemudian, kalau pelakunya sudah bukan lagi anak juga harus ditutupi identitasnya, mulai dari alamat, namahingga keluarganya tidak boleh disebutkan. Apalagi pelaku baru pertama kali tesandung hukum pidana dan ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Untuk itu bisa dilakukan upaya Diversi," jelas Kamsul.

Lebih jauh dikatakan, ketelitian dalam membuat berita anak sangat dibutuhkan, karena apa yang disajikan tersebut bisa berujung pidana bagi jurnalisnya. Dimana undang-undang SPPA dan PPRA mengatur hukuman pidana bagi jurnalis yang membuat berita yang tidak mengikuti aturandimaksud.

"Bahaya, apabila berita yang disajikan bertentangan dengan SPPA dan PPRA. Sekarang kita akui masih banyak media yang melakukan kesalahan di dalam menyajikan berita tentang anak yang tersandung konflik hukum. Mungkin keluarga atau korban maupun pelaku belum mengetahuinya. Tapi jika mereka tahu atau kemudian diberitahukan oleh orang lain, bahaya bagi pihak media terkhusus jurnalisnya," ujarnya.

Selain itu diakuinya, setiap berita yang diterbitkan di media bisa dijadikan barang bukti dan diproses secara hokum, jika terdapat kesalahan penulisannya. Khususnya pemberitaan tentang anak tersangkut konflik hukum.

"Kalau media cetak seperti koran, setelah satu tahun cetak akan kadaluarsa dan tidak bisa dijadikan barang bukti dan diproses hukum. Sementara kalau media ciber atau online, itu kadaluarsanya setelah 12 tahun. Oleh karena itu, teliti dalam menyanjikan berita sangat diperlukandanjangan sampai berita yang disajikan membuat jurnalis tersandung hukum," demikian Kamsul. (rep/red)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00