• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Datangi DPRD Bengkulu, Sejumlah ASN PDTH Minta Diaktifkan Kembali

15 July
18:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ditandatangani pemecatannya oleh gubernur, bupati maupun walikota dalam wilayahProvinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, atas nama Forum Marwah ASN Bengkulu, pada Senin, (15/7/2019) mendatangi Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu.

Kedatangan perwakilan ASNyang sudah dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)dengan didampingi pengacaranya, dan diterima Ketua Komisi IDPRD Provinsi, Sri Rezeki, dan anggota-anggota Komisi, menyampaikan, kedatangan mereka ini untuk meminta dukungan dari lembaga legislatif, atas permintaan agar seluruh ASN yang sudah dilakukan PDTH, mulai dari yang bertugas dilingkungan pemerintah provinsi maupun di kabupaten/kota, dapat diaktifkan kembali.

“Sebetulnya kami tidak apa-apa dipecat, karena kepala daerah menjalankan aturan. Tapi, ada perintah undang-undang, agar kami diaktifkan kembali. Inilah yang kami upayakan dan bicarakan denganpihak DPRD," ungkap Ketua Forum Marwah ASN Bengkulu, Herawansyah, seusai hearing dengan Komisi 1 DPRD Provinsi.

Dijelaskan, dalam aturannya disebutkan jika ASN yang terkena PDTH merasa keberatan bisa mengajukan keberatandan mereka sudah menyampaikan keberatan dalam kurun waktu sebelum 21 hari setelah pasca PDTH. Apalagi jika tidak disampaikan, dianggap menerimanya.

“Diminta pihak yang menandatangani PDTH harus menjawab keberatan kami itu dalam waktu 10 hari, karena sejauh ini keberatan itu tidak dijawab hingga waktu 10 hari sesuai aturan yang berlaku. Lagian pula, ada beberapa daerah di luar Bengkulu tidak menjalankan SKB ini, sebab meresa aturan itu tidak sesuai dengan undang-undang. Diantaranya, aturan ini berlaku surut. Semua ASN terlibat korupsi, dan kejahatan di dalam jababatan dilibas. Kendati perbuatannya dilakukan sebelum aturan ditetapkan,"katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Rezekimenjelaskan, menjawab aspirasi para ASN PDTH tersebut, pihaknya mengapresiasi langkah dari ASN yang sudah dilakukan PDTH. Dimana pada dasarnya sebagai wakil rakyat, akan melakukan upaya di dalam mencari kebenaran, namun tetapakan berjalan sesuai aturanyang berlaku, dengan memanggil semua pihak terkait di lingkup Pemprov Bengkulu.

Satu hal yang kami soroti, aturan PDTH ini berlaku surut. Ini tak dibenarkan sebab bertentangan dengan undang-undang. Informasinya juga, ada daerah yang tidak menjalankan aturan ini. Oleh karena itu kami akan melakukan koordinasi hingga ketingkat pusatnantinya," ucapnya.

Secara terpisah, Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andustiketika dikonfirmasi terkait tuntutan ASN yang sudah dilakukan PDTH di Bengkulu menyatakan, untuk mengaktifkan kembali ASN tidak bisa begitu saja dilakukan. Apalagi itu hanya dengan alasan, nota keberatan yang disampaikan tidak dijawab dalam waktu 10 hari.

"Jika dijawab untuk bisa diaktifkan lagi, bisa akal-akalinantinya. Sampaikan saja nota keberatan ke kita, nanti akan dijawab. Belum lagi PDTH yang dilakukan dipastikan sudah dengan penuh pertimbangan, sebab sebenarnya kita tidak ingin melakukan pemecatandemikian. Tapi kita harus, ini perintah undang-undang,” tegasnya.

Ditanya soal aturan PDTH berlaku surut, ditambahkan, Pemda hanya menjalankan perintah undang-undang. Dimana setiap ASN yang terlibat korupsi, asusila, narkoba, teroris yang putusan ingkrah belaku baginya aturan PDTH.

“Ini perintah undang undang dan wajib kita laksanakan,” tutupnya. (rep/red)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00