• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Honorer Resah, BKD Pandeglang Belum Terima Keputusan Resmi Soal Penghapusan

21 January
17:16 2020
0 Votes (0)

KBRN, Pandeglang : Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang mengaku, belum menerima informasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait rencana penghapusan tenaga kerja honorer di tubuh pemerintah.

Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, sampai saat ini BKD belum mendapat informasi baik lisan atau pun tulisan secara resmi perihal rencana penghapusan tenaga honorer yang disetujui oleh Kemenpan RB dan DPR RI. Malah dia baru mendengar dari awak media. Tapi ia menilai, kemungkinan rencana itu baru diberlakukan di pemerintah pusat.

"Kalau honorer dulu juga ada surat edaran tidak diperbolehkan untuk mengangkat honorer. Kalau honorer dikembalikan ke kantor masing-masing atau OPD yang membutuhkan kalau Pemda itu TKK atau K2 dan sebagainya. Tetapi kalau honorer itu diangkatnya oleh OPD masing-masing," kata Fahmi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (21/1/2020).

Fahmi melanjutkan, untuk mengetahui kejelasan permasalahan itu rencananya pekan ini BKD akan langsung ke Kemenpan RB untuk mengetahui tenaga honorer mana yang dimaksud oleh kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu.

"Kami juga ingin cari tahu dulu honorer mana yang di pusat dipersoalkan, apakah honorer itu berkaitan dengan TKK, apakah yang tadi itu honorer bukan TKK. Kemungkinan kami akan ke Kemenpan RB untuk mengkomunikasikan bagaimana kira-kira?" ujarnya.

Sementara itu, seorang honorer disalah satu instansi di Kabupaten Pandeglang, Hafidz Hasan Ruki mengaku pasrah dengan wacana yang sedang digodok tersebut. Dia tidak punya pilihan lain selain harus mengikuti aturan pemerintah.

"Kalau dibilang adil atau tidak, saya rasa tidak adil. Apalagi yang berumah tangga memang agak kaget liat berita. Karena kalau dihapus tapi tidak ada kepastian, gimana penghasilan kami? Apalagi beberapa memang tidak punya pekerjaan sampingan. Yang pasti, saya dan rekan-rekan lainnya jangan sampai nganggur lah," desaknya.

Padahal dia merasa bersyukur sudah menjadi tenaga honorer meski belum memeroleh perhatian yang layak. Akan tetapi, kondisi saat ini dianggapnya lebih baik ketimbang harus menganggur.

"Perhatian dari pemerintah saat ini memang tidak cukup, sih. Tapi sudah kerja saja sudah bersyukur, rejeki setiap hari ada saja kalau kitanya ikhtiar dengan niat baik," bebernya.

Hanya dia mengungkapkan, semestinya pemerintah mengangkat tenaga honorer saat ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, banyak honorer di Pandeglang yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun.

"Pemerintah harusnya mengangkat PPPK kalaupun tidak bisa angkat sebagai PNS. Di Pandeglang banyak rekan honorer yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun bahkan ada yang sudah lebih dari 35 tahun," keluh pria yang sudah tujuh tahun mengabdi sebagai honorer itu.

Dari data yang dimiliki BKD Pandeglang, jumlah tenaga honorer di Pemda Pandeglang mencapai 1,500 orang, TKS 7,000 orang, dan TKK sebanyak 1,520 orang.

Diketahui, Kemenpan RB dan DPR RI menyetujui untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan.

Hal ini disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Senin (20/1/2020).

  • Tentang Penulis

    Dendy Fachreinsyah

    Reporter di Stasiun Produksi RRI Banten. Penganut seni berdistorsi.

  • Tentang Editor

    Dendy Fachreinsyah

    Reporter di Stasiun Produksi RRI Banten. Penganut seni berdistorsi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00