• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

DAERAH

Kanwil Kemenkumham Kalsel Gelar Rakor MPWN dan MPDN serta Penandatangan MoU dengan Pemerintah Kota Banjarmasin

19 February
07:51 2020
0 Votes (0)

RRI Banjarmasin  :  Kanwil Kemenkumham Kalsel, hari ini senin (17/2) melaksanakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang bertemakan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah Kalimantan Selatan, yang dipusatkan di Hotel Best Western Kindai Banjamasin.

Dalam Laporannya, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib menyampaikan " tujuan rakor ini untuk meningkatkan sinergitas antara yang berkepentingan yaitu MPWN dan MPDN Kalimantan Selatan, jumlah notaris yang ada di Kalimantan Selatan sejumlah 107 orang dan wilayah yang terbesar berada di Banjarmasin, secara khusus dalam rakor ini akan membahas tentang  Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah Kalimantan Selatansebagai implementasi dari Permenkumham No.9 Tahun 2017".

Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina juga menyampaikan "pada kesempatan kali ini disaksikan oleh seluruh notaris se-Kalimantan Selatan, yang mana sudah 6 kali kota Banjarmasin memperoleh predikat kota peduli HAM. Terima kasih atas dukungan dari seluruh notaris, Kemenkumham Kalsel yang telah membantu Pemko dalam peraturan daerah, Harmonisasi Perda, mudahan ini dapat meningkatkan kualitas Perda sebagaimana arahan Presiden, dan juga mudahan kami terus berkomitmen menjadikan Kota Banjarmasin menjadi kota yang peduli terhadap HAM"

kegiatan selanjutnya penandatanganan memorandum of understanding (MoU) / nota kesepahaman tentang Pembentukan, Pelayanan, Pengembangan Budaya Hukum, Pembinaan Pemasyarakatan serta Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Banjarmasin antara Pemko Banjarmasin, dengan Kanwil Kalsel disaksikan Sekjen Kemenkumham RI.

Sambutan selanjutnya oleh Sekjen Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto,  yang menyatakan : "Penandatanganan MoU tadi adalah bagian-bagian dari implementasi dalam layanan hukum kita dan mendorong perekonomian di pemerintah daerah. Untuk itu sinergitas antara kami dan pemerintah daerah, tentu menjadi bagian-bagian yang sudah kewajiban tugas kami, Dalam hal ini Rapat koordinasi Penerapan Prinsip mengenali pengguna jasa ini harus dipahami. Persoalan-persoalan yang ada di daerah, wilayah dan pusat segera ditangani, agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan persoalan baru, semoga menghasilkan masukan yang baik bagi kita sebagai pelaksana Permenkumham No.9 Tahun 2017". Kegiatan Rapat Koordinasi ini dibuka dengan pemukulan gong oleh Sekjen Kemenkumham RI.

MPWN dan MPDN Dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bambang Rantam Sariwanto, Kepala Biro Perencanaan, Iwan Kurniawan, Kakanwil Kalsel, Agus Toyib, berserta Pejabat Pimti Pratama, Pejabat Pengawas serta Pejabat Administrator di lingkungan kanwil kaslel, turut hadir juga Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, beserta jajarannya, dan para notaris di wilayah Kalimantan selatan. (juns/Humas Kanwil Kalsel - foto: Pendi, teks: Ricky)

00:00:00 / 00:00:00