• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kota Bandar Lampung

Monopoli Proyek SPAM, PDAM Terbukti Langgar Undang-Undang

26 February
20:08 2020
0 Votes (0)

KBRN, Bandarlampung-Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memutus PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar di ruang sidang Kanwil II KPPU di Lampung, Rabu (26/2/2020) sore.

Selain PDAM Way Rilau selaku terlapor I, KPPU juga menyatakan PT Bangun Cipta Kontraktor terlapor II dan PT Bangun Tjipta Sarana terlapor III, juga terbukti melanggar  Pasal dan Undang-undang yang sama.

"Para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menghukum terlapor I (PDAM Way Rilau) membayar denda sejumlah Rp 1.747.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah)," tegas Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Sementara terlapor II (PT Bangun Cipta Kontraktor) dikenakan denda sejumlah Rp 3.843.000.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan terlapor III (PT Bangun Tjipta Sarana), juga dikenakan denda sebesar Rp 2.358.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Dalam putusannya, KPPU juga mengeluarkan 4 rekomendasi terhadap pelanggaran yang dilakukan PDAM Way Rilau, PT Bangun Cipta Kontraktor, dan PT Bangun Tjipta Sarana.

Empat rekomendasi itu diberikan kepada Kementerian Keuangan, PT SMI, DPRD Kota Bandar Lampung, dan Walikota Bandar Lampung Herman HN.

"Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan terkait tender dengan skema KPBU yang terdapat dana dukungan kelayakan. Untuk PT SMI, agar konsultan yang bekerjasama dengan PT SMI tidak secara langsung berhubungan dengan panitia pengadaan dan peserta tender," paparnya.

KPPU juga meminta DPRD Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM.

"Walikota Kota Bandar Lampung agar memperbaiki tata kelola pelaksanaan 
pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan mekanisme KPBU, agar 
sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat, dan memberikan sanksi kepada PJPK dan panitia pengadaan," pungkas Ukay Karyadi.

Menanggapi putusan KPPU, Direktur Utama PDAM Way Rilau, AZP Gustimego, enggan berkomentar banyak.

"Kita tunggu salinan resmi putusan, baru kami bersikap. Yang pasti kita akan melakukan pembelaan," tegasnya.

Sidang yang berlangsung selama 3 jam ini dipimpin Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi, S.E., M.E., didampingi Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M, Ph.D, dan Dinni Melanie, S.H., M.E, sebagai anggota.

  • Tentang Penulis

    Ikhwan Wijaya

    Reporter RRI Bandar Lampung<br />

  • Tentang Editor

    Ikhwan Wijaya

    Reporter RRI Bandar Lampung<br />

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00