• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Belanja Langsung Dalam Belanja Daerah Pada RAPBD Lampung 2020 Hanya 36%

19 November
16:10 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bandarlampung: Dalam komposisi Belanja Daerah pada RAPBD Provinsi Lampung T.A 2020 sebesar Rp7,7 trilyun lebih, belanja tidak langsung mendapat porsi 63,69% dan belanja langsung 36,31%.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa(19/11/19), mengatakan, belum berimbangnya komposisi belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam RAPBD T.A 2020 disebabkan masih tingginya beban Pemprov Lampung.

Ditambahkan Arinal, komponon terbesar yaitu belanja pengawai sebesar Rp1,9 trilyun yang dialokasikan bagi gaji dan tunjangan sebanyak 14.469 ASN termasuk di dalamnya terdapat alokasi THR dan gaji ke-13, penyesuaian atas kenaikan iuran BPJS bagi ASN yang akan diberlakukan pada 2020, penyediaan anggaran untuk gaji CPNS sekitar 430 orang dan P3K, tunjangan profesi guru sebesar Rp285 milyar serta peningkatan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung.

"Selain itu ada belanja bunga untuk PT. SNI sebesar Rp32 milyar dan angka pokoknya Rp141 milyar selama 4 tahun ini selalu terbebani untuk pengembalian kredit," ujar Arinal.

Dikatakan Gubernur, penyebab lainnya yaitu belanja hibah sebesar Rp1,526 trilyun, di dalamnya terdapat alokasi dana BOS pada satuan pendidikan mencapai Rp1,421 trilyun yang disalurkan keseluruh jenjang dari SD-SMA baik negeri maupun swasta serta olaksi hibah ke instansi pemerintah, lembaga dan ormas.

Pada tahun 2020 mendatang Pemprov tetap berkomitmen untuk menyelesaikan dana bagi hasil kepada Pemkab, hal ini salah satu alasan pembangunan belum bisa dilakukan secara cepat karena rasionalisasi sedang dilakukan dan Pemprov lebih mengutamankan kepentingan di kabupaten karena objek pembangunan ada di daerah.

Dikatakan Guburnur, anggaran sebesar Rp1,454 trilyun akan disalurkan bagi pemerintah kabupaten dan ditargetkan pada akhir triwulan I 2020 semua sudah di selesaikan, didalamnya termasuk kewajiban bagi hasil triwulan IV 2018 kepada pemerintah kabupaten/kota.

Secara regulasi peraturan perundang-undangan ketiga jenis belanja tersebut masuk kedalam belanja tidak langsung sehingga porsi belanja tidak langsung menjadi lebih besar dari belanja langsung termasuk hutang Pemprov Lampung sebesar Rp600 milyar yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00