• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

PILKADA SERENTAK

Hindari Sanksi Administratif dan Pidana, ASN Harus Netral

20 February
14:21 2019
1 Votes (5)

KBRN, Bandar Lampung: Dalam upaya menjaga netralitas ASN, Pemprov Lampung, Rabu(20/02/19), menggelar kegiatan sosialisasi netralitas bagi ASN se-Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Lampung, Chrisna Putra, mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut diadakan bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam rangka Pileg dan Pilpres tahun ini.

Dikatakan Crisna, ASN memiliki potensi dan mudah untuk diarahkan, oleh karena itu ASN harus cerdas agar tidak terlibat dalam politik yang dapat merugikan dirinya.

Menurut Crisna, ada sekitar 7 kegiatan yang dilarang, diantaranya, dilarang mendekati partai politik terkait rencanan pengusulan dirinya atau orang lain sebagai kepala daerah, mengunggah, memberi like, mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun visi-misi bakal calon kepala daerah melalui media online atau sosial, dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik, dilarang photo bersama dengan bakal calon kepala daerah serta menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa dengan menggunakan atribut partai politik.

Dijelaskan Kadis Kominfotik Provinsi Lampung itu, pelanggaran netralitas PNS, akan diberi sanksi administratif atau sanksi hukum disiplin mulai dari penundaan gaji berkala hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

"Kegiatan ini dalam rangka menjaga netralitas ASN, karena tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara ini serentak ada 5 kertas suara dari Pilpres sampai ke DPRD Kabupaten/Kota, ada 7 larangan tadi yang disampaikan Bawaslu, dari mengunggah photo, melike, mendeklarasikan, ikut menyebarkan visi misi dan sebagainya," ujar Chrisna Putra.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, mengatakan, Bawaslu menghimbau agar ASN di Provinsi Lampung mematuhi aturan main yang ada untuk menjaga netralitas.

Dikatakan Tamri, sejauh ini pihaknya juga belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Lampung.

Dijelaskan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Lampung itu, setiap orang mempunyai afiliasi politik, dukungan serta simpati kepada salah satu calon, namun untuk ASN keberpihakan dukungan terhadap seorang calon tidak boleh ditunjukkan dan tidak diperbolehkan mengajak orang lain untuk ikut mendukung.

"Kami harap ASN di Lampung tidak melanggar aturan yang berlaku, karena kita meyakini bahwa ASN ini orang-orang yang terdidik ya, tau mana yang boleh dan tidak," ujar Tamri.

Lebih lanjut dikatakan Tamri, sanksi yang diberikan kepada seorang ASN jika melakukan pelanggaran bukan hanya sanksi administratif saja, tetapi juga bisa sanksi pidana jika terlibat dalam kegiatan tim kampanye.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00