• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintah

Komentar KPPA Aceh Soal Kasus Eksploitasi Anak di Lhokseumawe

22 September
12:41 2019
0 Votes (0)

KBRN, Banda Aceh : Komisioner Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) Firdaus D. Nyak Idin menilai, kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kota Lhokseumawe merupakan bentuk kelalaian dari semua pihak dalam menjamin hak hidup kepada korban.

Menurut Firdaus, terbongkarnya kasus penganiayaan anak di Lhokseumawe sebenarnya memberi peringatan keras kepada semua pihak bahwa upaya kesejahteraan dan perlindungan anak yang selama ini dijalankan, tidak berarti apa-apa bagi korban yang berinisial MS (9).

"Kita gagal memberi jaminan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi bagi MS. Seorang MS seharusnya sudah cukup menjadi pelajaran berharga bagi kita agar kedepan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi arus utama dan prioritas dalam segala aspek kehidupan kita. Termasuk dalam pembangunan di Aceh. Aceh Hebat hanya dapat dibangun oleh generasi hebat," kata Firdaus kepada RRI, Minggu (22/9/2019).

Dia meyakini dan percaya apabila program pemenuhan hak dan perlindungan anak dilakukan berbasis sistem dan integratif, kasus-kasus seperti yang menimpa MS dapat diperkecil.

"Pemerintah Aceh perlu terus memperkuat program dan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, agar pogram Aceh hebat yang di dalamnya memuat pemenuhan aak dan perlindungan anak sebagai progran prioritas, dapat mengalir dan terimplementasi ke Kabupaten/Kota hingga ke Kecamatan dan Gampong," ujarnya.

Sebagai catatan, jelas Firdaus, kasus MS adalah kasus yang rumit. Ada banyak persoalan yang berkelindan dan menggantung dipundak MS.

"Ada persoalan kegagalan pengasuhan utama, kekerasan fisik dan mental, eksploitasi, akses pendidikan yang buruk, kemiskinan, mafia sabu, pemerintah yang lalai, masyarakat yang abai, sarana rehabilitasi yang minim, pengasuhan alternatif yang tidak memadai, identitas hukum yang tidak jelas dan sebagainya," ungkap Firdaus.

Firdaus menyebutkan, memang selama ini Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong termasuk masyarakat sudah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun sudah saatnya upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara sistemik dan integratif.

Kata Dia, Pemerintah RI sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir menjalankan apa yang disebut dengan Sistem Perlindungan Anak (SPA). Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tinggal mengadopsi dan menerapkannya di Aceh secara berkelanjutan agar upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Aceh berjalan dengan pendekatan sistem.

Pemerintah RI juga sudah sejak lama mengembangkan Program KLA atau Kabupaten/Kota Layak Anak agar Pemerintah pada level Kabupaten/Kota memiliki perhatian besar pada isu anak, namun di Aceh, program KLA berjalan lambat karena Pemerintah Kabupaten/Kota lalai dan abai. Syukurnya saat ini sudah ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang serius.

"Sekarang ini juga, Pemerintah RI sedang mengembangkan program kesejahteraan sosial anak integratif yang berbasis di Kabupaten/Kota. Untuk hal ini pun Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh seperti tidak peduli, terbukti hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang mau menjalankannya," ujarnya.

Bahkan, kata Firdaus, sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu Pemerintah Aceh sudah mengembangkan program pusat pelayanan kesejahteraan sosial (Puspelkessos) bagi anak dan keluarga yang berbasis kecamatan, namun lagi-lagi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak respon.

"Setahun terakhir, Pemerintah RI mulai lebih dalam melakukan pengarusutamaan hak anak hingga ke Desa/Gampong melalui Program Desa Ramah Anak, Desa Layak Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Tinggal menunggu respon kuat dan cerdas dari Pemerintah Kabupaten/Kota," kata Dia.

Kasus ini terungkap setelah pihaknya mendapat laporan dari warga terkait adanya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur oleh orang tuanya sendiri. Korban tinggal bersama orang tuanya di Lr. Metro, Desa Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Kasatreskrim Polres Lhokseumawe AKP Indra T Herlambang mengatakan, pihaknya telah menetapkan tersangka terhadap pasangan suami istri (pasutri) di Lhokseumawe, Aceh, yang merupakan orang tua kandung MS. Diduga Pasutri ini telah melakukan penganiayaan dan merantai anak kandungnya karena tidak mau mengemis.

Sebagaimana diberitakan, MS (9) anak di bawah umur mendapat perlakuan penganiayaan dari kedua orang tuanya. Ayah tiri korban berinisial MI (39) dan UG (34) ibu kandungnya diduga telah melakukan praktik eksploitasi terhadap anaknya sendiri dengan cara menyuruhnya untuk meminta-minta atau mengemis di jalanan Kota Lhokseumawe.

Fakta mencengangkan terungkap berdasarkan penyelidikan Satreskrim Polres Lhokseumawe. Kedua orang tua korban mengakui perbuatannya dengan menyuruh korban untuk mengemis. Jika tidak membawa pulang uang hasil ngemis, korban dirantai di rumahnya.

Fakta selanjutnya, hasil mengemis yang didapat korban, diambil oleh orang tuanya untuk membeli narkoba (sabu) dan judi.

Diketahui, kedua orang tua korban ini tidak memiliki pekerjaan, hasil mengemis dari korban inilah menjadi sumber pendapatan mereka. Setiap harinya korban disuruh meminta-minta di jalanan seputaran kota Lhokseumawe dan harus membawa pulang uang Rp 100 ribu dalam sehari. Bahkan kakak kandung korban juga mengalami hal serupa.

Diketahui ibu kandung MS warga Lhokseumawe, sementara ayah tirinya warga Kabupaten Pidie. Keduanya, telah ditahan di Mapolres Lhokseumawe. Keduanya dijerat pasal tentang perlindungan anak.

"Pasal 88 Jo Pasal 76 huruf (i) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT Jo Pasal 65 KUHP," kata Indra.

Keduanya, tegas Indra, terancam pidana penjara 10 tahun. "Tersangka diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)," tambah Indra.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00