• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintah

Ratusan Perangkat Desa Aceh Singkil, Ikuti Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah

11 September
19:44 2019
0 Votes (0)

KBRN, Singkil :  Sedikitnya ratusan perangkat Desa, Kepala Mukim, Camat serta tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil di berikan penyuluhan hukum tenang sengketa tanah yang digelar oleh Dinas Pertanahan Rabu (11/9/2019) di Gedung Pemuda - Pemudi Pasar Singkil.

Kegiatan ini selain memberikan pembekalan kepada perangkat Desa se- Kabupaten Aceh Singkil, terkait penyelesaian sengketa tanah yang ada di daerah masing-masing. Juga sebagai alat komunikasi dan pelajaran bagi perangkat tentang pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, melalaui Kepala Bidang Penyelesaian Masalah Cut Hasniati kepada RRI mengungkapkan. Menanggapi begitu banyak persoalan –persoalan sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, pihaknya telah beberapa melakukan rapat koordinasi dengan tim penyelesaian sengketa tanah tersebut.

" Komitmen kita menyelesaikan perseolan sengketa tanah di Aceh Singkil, kita bersama tim yang telah di bentuk sudah beberapa kali melakukan rapat dan koordinasi." Ungkap Cut Hasniati Kepada RRI Rabu (11/9/2019)

Kemudian Cut Hasniati menambahakan, sampai dengan saat ini Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil juga banyak mendapatkan pengaduan terkait sengketa tanah. Baik antara masyarakat dengan pihak HGU, maupun masyarakat dengan Pemerintah. Sehingga tercatat mereka telah menerima 14 pengaduan masyarakat terkait persoalan sengketa tanah. Sehingga  melalui rapat koordinasi regular,  tim koordinasi Pertanahan berhasil menyelesaikan sebanyak 9 persoalan tanah  sampai saat ini.

" Sampai saat sudah 9 persoalan sengketa tanah yang sudah kita lishkan, dari 15 persoalan yang kita terima." Tambahnya

Selanjutnya Cut hasniati menuturkan, bahwa  Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil terus berkomitmen terhadap pengaduan masyarakat terkait persoalan sengketa tanah itu. Semisal tanah masayarakat yang overlap dengan pihak HGU perusahaan, atau adanya tanah masyarakat di bangunkan  fasilitas umum oleh Pemerintah akan tetapi masih ada persoalan. 

" Sehingga kita minta masyarakat tersebut agar tidak melakukan tindakan aigen retting atau main hakim sendiri. Contohnya masyarakat membuat palang pada fasilitas umum yang di bangun oleh Pemerintah." Pintanya

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00