• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

PPID

Diskominfo dan Persandian Aceh Gelar Forum Pemberdayaan PPID Se-Aceh ke-XII di Aceh Singkil

20 June
16:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Singkil:  Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh menggelar Forum Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se-Aceh ke-XII di Kabupaten Aceh Singkil. 

Kegiatan rutin yang dilakukan secara bergilir di Kabupaten/Kota ini digelar di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Kamis (20/06/2019), yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Sazali, S.Sos.  Hadir dalam kegiatan sekitar 40 peserta perwakilan PPID Kabupaten/Kota se-Aceh, dan Turut hadir Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh, Yusran, M.Si, selaku Narasumber dalam kegiatan.

Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Sazali, S.Sos, dalam membuka kegiatan menyampaikan penyelenggaraan Forum Pemberdayaan PPID diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan langkah, meningkatkan kerjasama dalam memperkuat komitmen dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di masing-masing unit kerja. 

“Kita harapkan kegiatan akan menghasilkan rumusan yang konstruktif dan positif untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sazali.

Dalam menyampaikan Sambutan Kepala Diskominfo dan Persandian Aceh, Kabid PLIP Diskominfo Provinsi Aceh, Zal Sufran, ST, M.Si, mengatakan forum PPID merupakan forum silaturahmi, forum utk evaluasi diri, dan membangun komitmen agar lebih tinggi lagi. 

“PPID tetap harus jalan dan komitmen terhadap PPID tidak boleh kurang.  Saya memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Daerah Aceh Singkil, yaitu komitmen yang bagus bagi keterbukaan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Zal Sufran.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Kepala Diskominfo Kabupaten Aceh Singkil, Drs. Dirhamsyah mengatakan dengan penyelenggaran Forum PPID diharapkan akan terjadi peningkatan koordinasi, sinkronisasi, serta efektivitas dalam pemberian layanan infomrasi di semua PPID Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

“Di samping itu dapat dijadikan wadah koordinasi dan kerjasama guna pengembangan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan Informasi dan dokumentasi,” kata Dirhamsyah.

Dirhamsyah berharap dengan adanya pemberian pelayanan yang akurat kepada masyarakat, akan tercipta Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Sehingga apa yang dimaksudkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 dapat tercapai,” tambah Dirhamsyah.

Pantauan RRI, dalam kegiatan, kepada peserta dari Kabupaten/Kota diberikan materi tentang “Memahami Penyelesaian Sengketa Informasi Publik” untuk memberikan pemahaman kepada seluruh PPID di Provinsi Aceh terkait prosedur pemberian informasi maupun penyelesaian sengketa informasi. Juga dilakukan evaluasi dan sharing, serta Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan setelah pelaksanaan Forum.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00