• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

DikTekno

Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dinilai Masih Sulit Terpenuhi

24 April
18:48 2019
0 Votes (0)

KBRN, Banda Aceh: Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di parlemen, hingga pemilihan umum (Pemilu) 2019, sulit terpenuhi. Partai politik terkesan hanya memenuhi persyaratan, tanpa memperhatikan kompetensi dari calon legislative (caleg) perempuan, yang berdampak pada minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. 

Permasalahan tersebut dibahas dalam studium general (kuliah umum) bertemakan Refleksi Pemilu 2019: Ruang Politik bagi perempuan di Aceh, yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry rabu pagi (24/4/2019). Kuliah umum yang dipusatkan di Aula Biro Rektorat kampus setempat, menghadirkan pemateri Dr. H. Rasyidin, S.Sos., MA, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Aceh, yang juga sebagai Dosen Pascasarjana FISIP, Universitas Malikussaleh (UNIMAL) Lhokseumawe. 

Dekan FISIP, Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum dalam sambutannya mengungkapkan, di dalam sebuah penelitian yang mempertanyakan, seberapa kenal masyarakat Aceh terhadap caleg perempuan, menunjukkan hanya sedikit caleg yang dikenal. Bahkan pada umumnya adalah nama-nama yang sudah terkenal sebelum mencalonkan diri sebagai anggota dewan, seperti Darwati A. Gani, istri dari Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf, dan Illiza Sa’aduddin Djamal, mantan wali kota Banda Aceh periode 2014-2017. Menurut Ernita, caleg yang diusung partai politik hadir hanya sekedar untuk memenuhi kuota, padahal seharusnya perempuan yang tampil di dunia politik serta jenjang pekerjaan apapun, harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, sehingga memiliki peran penting dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki. 

Dr. Rasyidin dalam pemaparannya menyatakan, tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan di parlemen maupun dalam berbagai aspek kehidupan, dikarenakan kaum perempuan justru tidak memilih caleg perempuan, serta lebih yakin kepada kepemimpinan laki-laki, termasuk ketidakseriusan partai politik menyiapkan kader perempuan. Faktor lain yakni budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, dan perbedaan pemahaman agama terhadap kepemimpinan perempuan. Adapun solusi dari persoalan ini, yakni mengedepankan konsep Kesetaraan atau keadilan gender, bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara, dan tidak  yang bersifat kodrati. Sementara dalam perspektif agama, selama tidak bertentangan dengan persoalan akidah, perempuan dibolehkan untuk terlibat dalam politik maupun bidang lainnya. 

Usai mengisi kuliah umum, Dr. Rasyidin kembali menjadi narasumber bersama Kepala Pusat Audit dan Pengembangan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry, Dr. Bukhari Muslim, M.Ag, dalam workshop kurikulum Program Studi Ilmu Politik berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perumusan kurikulum diikuti oleh wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan FISIP, Muhammad Thalal, Lc, M.Si, M. Ed, ketua program studi ilmu politik Dr. Muhammad AR, Sekretaris Prodi Eka Januar, M.Soc. Sc dan para dosen. 

 


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00