• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Jaksa Menyapa

Pegawai Kejati Maluku Jalani Tes Urin

18 December
14:43 2019
1 Votes (5)

KBRN, Ambon: Badan Narkotika Nasional (BNN) Maluku, melakukan tes urin  seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Bagian Tata Usaha, koordinator dan Pejabat Eselon IV dan V Kejaksaan Se-Maluku. 
Tes urin dilakukan dalam  Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Ambon Selasa (17/12/2019).

Hasil tes urin tersebut memang belum diketahui sampai saat ini.  Sebagaimana ditulis  Kepala Seksi Penerangan  dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Sammy Sapulette di Instagram Kejati Maluku,
Tes urin dilakukan  atas kerja sama dengan BNN Maluku.

Dalam Rakerda ini, Kajati Maluku Yudi Handono menyatakan komitmen untuk memberantas narkoba. Selain narkoba, pemberantasan korupsi menjadi  prioritas utama.

Disampaikan kajati, Rakerda 2019  mengusung tema, "Kejaksaan Untuk Indonesia Maju". Tema ini tentu menantang  semua, untuk bagaimana berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Tema ini, relevan dengan Reformasi Birokrasi. 

"Untuk itu, diharapkan semua kajari dapat membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),"pinta kajati

Tujuh  arah Kebijakan Strategis  Kejaksaan Tahun 2020-2024 juga  tidak lupa disampaikan Mantan Wakil Kajati DKI Jakarta ini, agar dijalankan seluruh pegawai maupun jaksa di lingkup Kejati Se Maluku. 

Tujuh arah kebijakan dimaksud adalah  pertama, wujudkan reorientasi praktik penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kuantitas perkara korupsi yang ditangani namun menitikberatkan kepada bagaimana upaya suatu wilayah bebas dari Korupsi. 
Kedua,  laksanakan monitoring terhadap Perda yang menghambat syarat perizinan investasi dan memperumit birokrasi.
Ketiga, tingkatkan peran kejaksaan dalam mendukung performa kinerja Pemerintah Pusat/daerah/BUMN/BUMD, termasuk membantu pengamanan dan penyelamatan asetnya yang terbengkalai atau diambil pihak lain, secara melawan hukum untuk dipulihkan dan difungsikan kembali sesuai peruntukannya.
Keempat,  optimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung tugas penegakan hukum.
Kelima,  ciptakan mekanisme pengawasan yang ketat dalam rangka menjaga konsistensi Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.  
Keenam,  bangun sistem complain and handling management berupa PTSP yang dapat memberikan layanan informasi tentang proses tahapan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dan kemudahan layanan hukum untuk masyarakat.
 Dan Ketujuh, bangun kreativitas dan inovasi dalam menjawab tantangan era milenial ini. (SS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00