• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

TPP ASN Di SBT Belum Bisa Dicairkan

23 August
22:47 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bula : Pencairan dana tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN di lingkup Pemkab Seram Bagian Timur (SBT) sejauh ini belum bisa terealisasi. Tertundahnya realisasi pembayaran TPP ini sebabkan oleh belum lengkapnya regulasi yang menjamin mekanisme pemberian dana tunjangan dimaksud.

Menjawab Radio Republik Indonesia di Bula, Jum’at (23/08) Kepala Dinas Keuangan Ali Tomagola mengatakan meski telah dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum namun tetap saja realisasi pencairan belum bisa dilakukan mengingat Perbup itu sendiri masih perlu dievaluasi lebih dahulu di Biro Hukum Pemprov. Maluku serta mendapat persetujuan dari menteri keuangan.

“Sesuai amanat Peraturan Pemerintah, produk hukum di daerah sebagai dasar penyaluran dana TPP mesti mendapat persetujuan menteri keuangan. Sebab jika tidak demikian bakal dikenakan sanksi berupa penundaan terhadap transfer dana alokasi umum (DAU) ke kas daerah,” ungkap Tomagola.

Oleh sebab itu kendati telah diteken Bupati Abdul Mukti Keliobas namun Perbub itu sendiri belum bisa dipakai sebagai sandaran hukum dalam proses pencairan dana tunjangan dimaksud. Sesuai rencana pekan depan Perbub tersebut diserahkan ke Biro Hukum Pemprov. Maluku di Ambon guna dievaluasi sekaligus diajukan ke kementerian keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Sebelumnya informasi mengenai segera dicairkannya TPP ASN lingkup Pemkab SBT ini disampikan secara langsung oleh Bupati Keliobas kepada sejumlah awak media belum lama ini di Bula. Informasi itu bersandar pada Perbub yang sudah ia ditanda tangani. Akan tetapi begitu proses pencairan dilakukan di dinas keuangan, Perbub itu justru tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum mengingat belum mendapat persetujuan dari menteri keuangan.

Tahun ini Pemkab SBT mengalokasi anggaran sedikitnya Rp. 8 Miliar dari APBD untuk membiayai TPP ASN. Besaran dan mekansime pemberian tunjangan ditetapkan dengan peraturan bupati, termasuk didalamnya sanksi pemotongan bagi yang tidak disiplin atau melakukan pelanggaran.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00