• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum

Warga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus DD Tobo

20 July
13:29 2019
2 Votes (4)

KBRN, Bula :  Kasus dugaan penggelapan  Dana Desa (DD)  yang dilakukan Penjabat Kepala Desa Tobo Kecamatan Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), NA sudah dilaporkan ke Polres SBT sejak februari 2019. Namun, kelanjutan kasus tersebut hingga kini tidak jelas.

Sikap Polres SBT yang terkesan lamban dalam menanggapi laporan Kasus DD Tobo, mengundang perhatian khalayak terutama masyarakat Tobo.

Salah satu tokoh masyarakat Tobo Ahmad Wailisahalong mempertanyakan kelanjutan kasus hukum tersebut. Pasalnya sejak laporan pertama kali disampaikan, sampai saat ini Polres SBT  belum juga mengambil tindakan hukum terhadap terlapor.

“ Sejak bulan februari kemarin masyarakat memberikan laporan ke Polres. Tapi sampai sekarang ini, Polres tidak pernah sikapi. Ini perlu dipertanyakan kenapa sampai terjadi seperti ini,” ucap Ahmad, kepada wartawan di bula, Jumat ( 19/7/2019).                                

Ia mengatakan, pihak Kepolisian sepertinya tidak serius dalam menangani kasus ini. Mungkin karena latar belakang NA yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Wakil Bupati SBT. “ Apakah memang karena kareteker itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan Wakil Bupati  atau seperti apa,” ungkap Ahmad.

Kasat Reskrim Polres SBT Iptu La Beli mengatakan belum dilakukannya penindakan hukum terhadap NA karena penanganan kasus tersebut perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Kejaksaan yang juga menerima laporan yang sama.  

La Beli mengatakan, laporan awal kasus DD Tobo disampaikan ke Kejaksaan, sementara Polres hanya menerima tembusannya.

“ laporan awalnya itu di kejaksaan. Tembusannya ke beta (saya). Jadi harus dikoordinasikan dulu supaya masyarakat tidak jadi ambigu mau kasih keterangan di siapa,” jelas La Beli.

Sejauh ini, lanjutnya, kepolisian juga sudah melakukan koordinasi dengan Badan Inspektorat Daerah guna meminta hasil audit pengelolaan DD Tobo untuk menguatkan penyelidikan. Jika terdapat kerugian negera seperti yang dilaporkan, maka La Beli mengatakan akan dikoordinasikan dengan pihak Kejaksaan untuk langkah selanjutnya.

“ Kemarin kita sudah koordinasi dengan Inspektorat untuk bisa mendapatkan hasil penyelidikan katong (kita) apakah ada kerugian negara di dalam pengelolaan itu. Kalau sudah dapat itu, beta (saya) akan koordinasikan ulang ke Kejaksaan,” ungkap La Beli.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus penggelapan DD Tobo oleh NA dilaporkan salah seorang warga bernama Rustam Kiltoten pada bulan februari 2019.

Dalam laporan tersebut disebutkan rincian anggaran DD Tobo yang diduga sengaja digelapkan NA yaitu untuk tahun 2016 sebesar Rp. 773 juta dan tahun 2017 sebesar  lebih dari sembilan ratus juta atau ditotalkan sekitar Rp. 1,6 Milyar.

Anggaran tersebut oleh NA selaku Penjabat (Careteker) Kepala Desa Tobo  harusnya digunakan untuk mendanai sejumlah program kegiatan yang sudah tertuang di dalam RKA Desa, namun justru digelapkan dan dibawa kabur. Sampai saat ini keberadaan NA pun tidak diketahui secara pasti. (HA)

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00