• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

BI Maluku Bersinergi dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar Kendalikan Inflasi

22 March
07:13 2019
0 Votes (0)

KBRN, Ambon: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melakukan safari rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengendalian inflasi melalui penguatan strategi pengendalian inflasi tahun 2019.


Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi mengatakan, saat ini TPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan makanan utamanya pada perayaan Hari Raya keagamaan, yaitu melalui pengawasan harga dan memastikan tersedianya pasokan bahan pokok di pasar tradisional.

" Pengawasan tersebut dilakukan melalui sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Satgas Pangan Polres Kepulauan Tanimbar,"jelas Pramasudi, Jumat (22/3/2019)

Kelompok bahan makanan terangnya, masih menjadi faktor utama penyumbang inflasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, utamanya pada subkelompok bumbu-bumbuan yaitu cabai merah keriting dan cabai rawit. Kenaikan harga kedua komoditas tersebut pada bulan Februari 2019 disebabkan karena tingginya ketergantungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi pasokan bahan pokok. 

Selain itu, tingginya harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga disebabkan oleh naiknya tarif sewa kontainer dari Surabaya ke Saumlaki. Kenaikan tersebut mencapai hampir tiga kali lipat, sehingga sangat mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok.

"Dari koordinasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah berupaya untuk menambahkan frekuensi pelayaran kapal ferry untuk meningkatkan kapasitas distribusi bahan pokok,"tambah Pramasudi

Saat ini, frekuensi transportasi penyeberangan ferry dari Kabupaten Maluku Tengah telah ditambahkan untuk meningkatkan kelancaran distribusi komoditas bumbu dan beras. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pasokan barang kebutuhan pokok dari Provinsi Jawa Timur.

Bupati Kepulauan Tanimbar juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur batas atas dan batas bawah tarif angkutan darat dalam upaya pengendalian biaya distribusi bahan pokok. Selain itu, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Saumlaki.

Terdapat indikasi bahwa tarif buruh bongkar muat pelabuhan yang tinggi serta kinerja yang kurang produktif turut memberikan andil terhadap naiknya harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pihaknya tambah Pramasudi, senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk menjaga stabilitas harga.

" Strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif,"urainya

Melalui sinergi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku optimis target inflasi Maluku tahun 2019 sebesar 3,5 persen lebih kurang 1 persen (yoy) akan dapat tercapai (SS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00