• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kriminal

Polda Maluku Kumpulkan Raja dan Tokoh Masyarakat Leihitu bahas Penyelesaian Konflik Antarkampung

9 May
21:36 2018
0 Votes (0)

KBRN, Ambon : Sejarah kelam konflik antarkampung yang kerap terjadi di wilayah Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Membuat Polda Maluku berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh Raja di Kecamatan Leihitu, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian konflik. 

Pertemuan yang diberi nama Bakumpul Bacarita Kamtibmas (BBK) Polda Maluku, dihadiri Kapolda Maluku Irjen (Pol) Andap Budhi Revianto, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa, Kapolres Pulau Ambon dan Pp Lease serta Dandim 1504 Pulau Ambon, berlangsung di Halaman Polsek Leihitu, Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (9/5/2018).

Sebut saja pertikaian antarkampung yang baru saja didamaikan Hitumessing-Wakal menjadi contoh bagi negeri lainnya untuk tidak menyulut konflik baru. Pertikaian terpanjang antara Mamala-Morela yang memakan belasan korban jiwa, menurut Mantan Ketua Pemuda Negeri Morella, Anwar Latulanit menjadi sejarah kelam di Jazirah Leihitu. Tetapi pada akhirnya masyarakat menyadari konflik hanya akan mendatangkan kerugian bagi mereka. Penyelesaian konflik didasari dengan niat dari kedua belah pihak untuk berdamai. Pemicu konflik bukan hanya minuman keras, hanya karena salah paham antar pemuda dua negeri, orang satu kampung ikut terlibat dan menyerang negeri tetangga. 

"Saya minta untuk penanganan konflik nanti pelaku harus diproses hukum. Tidak ada yang namanya penyelesaian secara kekeluargaan. Kalau ini terulang maka tidak ada efek jera bagi yang lain," pintanya. 

Sementara, Kapolda Maluku Irjen (Pol) Andap Budhi Revianto mengatakan, dalam catatan Polda Maluku beberapa sejarah konflik horisontal terjadi di Leihitu, dalam dinamikanya terjadi banyak hal serius.

"Kita kumpulkan semua tokoh, unsur pemerintah dan legislatif untuk bersama-sama menyusun formula penanganan konflik antarkampung. Dari gambaran yang didapat, permasalahan sosial berimplikasi pada gangguan kamtibmas di wilayah ini," ujar Mantan Kapolda Sulawesi Tenggara.

Masukkan yang disampaikan masyarakat, kata Kapolda, tetap menjadi pertimbangan di internal Polda Maluku. Terkait dengan miras, pihaknya mengembalikan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPRD untuk membuat Perda tentang pembatasan miras tradisional Sopi .

"Semua masukkan yang disampaikan kami tampung dan akan ditindaklanjuti. Sebagaj orang luar saya punya keinginan Jazirah aman dari gangguan kamtibmas. Seharusnya para raja dan tokoh masyarakat juga ikut mendukung," tandasnya. 

Warga setempat merespon positif langkah Polda Maluku yang mengajak mereka berdialog dalam rangka menjaga kamtibmas. Para Raja dan tokoh masyarakat pun bersepakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kemanan di Wilayah Leihitu. 

Senada dengan itu, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal meyakini masyarakat dengan sendirinya akan menghentikan konflik di Negeri mereka. Dalam penyelesaian konflik semuanya datang dari niat masing-masing. Karena percuma saja kepolisian dan pemerintah menengahi konflik yang terjadi, tetapi masyarakatnya tidak peduli akan itu. 

"Semua kembali pada niat. Percuma kalo polisi dan pemerintah ngotot untuk mendamaikan. Tapi mereka tidak mau. Konflik malah berkepanjangan," pungkasnya. (NA)








tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00